- Koordinasi dengan partai politik terkait proses penonaktifan melalui mahkamah partai.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif untuk merespons aspirasi rakyat.
Ia menekankan bahwa DPR berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas di tengah meningkatnya tekanan publik.
"Ini bukan hanya tentang pemangkasan angka, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa DPR bekerja sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi," ujar Dasco dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).
Kebijakan ini menjadi momen penting dalam sejarah parlemen Indonesia, menunjukkan bahwa desakan publik dapat mendorong perubahan nyata di lembaga perwakilan rakyat.*