Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wacana revisi Undang-Undang Pemilu yang digulirkan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terus menuai respons dari berbagai kalangan politik.
Salah satunya datang dari Ketua DPP PKB, Daniel Johan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara popularitas dan kualitas calon legislatif.
Menurut Daniel, setiap warga negara, termasuk artis atau publik figur, berhak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Namun, ia mengingatkan bahwa modal popularitas saja tidak cukup untuk menjadi wakil rakyat yang baik.
"Popularitas tidak salah, karena itu juga bagian dari modal politik. Namun popularitas harus dibarengi dengan kompetensi, kualitas SDM, integritas, dan keseriusan bekerja untuk rakyat," ujar Daniel kepada wartawan, Minggu (7/9/2025).
Daniel menambahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara konsisten menerapkan sistem kaderisasi yang ketat untuk menjaring calon legislatif yang berkualitas.
Langkah ini dinilai penting guna meminimalisir potensi anggota legislatif yang tidak kompeten atau bermasalah.
"Bagi PKB, yang terpenting adalah bagaimana setiap wakil rakyat mampu hadir, bekerja keras, dan membela kepentingan rakyat, apa pun latar belakangnya," tegasnya.
Empat Poin Penting Revisi UUPemilu
Menanggapi wacana revisiUUPemilu yang diungkapkan Yusril, Daniel menyampaikan bahwa ada empat aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sistem kepemiluan Indonesia:
1. Penguatan Kaderisasi Partai Politik
Daniel menilai sistem saat ini terlalu fokus pada popularitas, sehingga partai cenderung memilih caleg yang terkenal ketimbang kompeten.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA