DPRD DKI Usul Tunjangan Perumahan Dewan Diseragamkan Seluruh Indonesia

"Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat," kata Muhammad Ikhsan, perwakilan AMPSI.

Mereka juga mengangkat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan dugaan ketidaksesuaian laporan keuangan internal dan eksternal, manipulasi pajak, serta moral hazard di tubuh manajemen BUMD.

Ikhsan menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki fungsi pengawasan yang kuat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas," tutupnya.

Usulan penyeragaman tunjangan DPRD secara nasional dapat membuka ruang bagi penataan ulang pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan transparan.

Di tengah tekanan publik terhadap belanja negara dan daerah, langkah ini bisa menjadi momentum reformasi kebijakan anggaran berbasis kinerja dan asas kemanfaatan.*

(di/a008)

Peringati HAN ke-41, Wabup Batu Bara: Anak-Anak adalah Investasi Masa Depan

Wakil Bupati Batu Bara Menerima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provsu dan Instansi Terkait

P-APBD 2025 Simalungun Disetujui, Bupati Anton Saragih Tekankan Percepatan Pembangunan

Mensos Gus Ipul Minta DPRD Sumut Awasi Sekolah Rakyat, Jadi Model Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Tak Terima Dipanggil Polisi, Eks DPRD Pesawaran Aniaya Wartawan di Rumahnya

Bobby Nasution Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Antara Bupati dan DPRD Tapteng