Kejagung: Kasus Toni Aji dengan Amsal Sitepu Berbeda
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI – Penasehat hukum Ronald M. Siahaan, S.H., M.H., mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan laporan kliennya oleh jajaran Polda Sumut.
Laporan dugaan pemerasan disertai penyiksaan yang dilayangkan M. Nasution terhadap terlapor berinisial IVTG, Panit Unit 1 Subdit III Ditres Narkoba Polda Sumut sejak 2025, dinilai tidak ditangani secara profesional.
Baca Juga:"Perkara yang kami laporkan sejak 2025 hingga kini tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak ada tindak lanjut maupun transparansi proses hukum dari penyidik dan Propam Polda Sumut," ujar Ronald, Minggu (1/3).
Menurut Ronald, keterlambatan ini menimbulkan kerugian serius bagi kliennya dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Ia menduga ada pembiaran dari oknum tertentu sehingga laporan tersebut seolah berjalan di tempat hampir satu tahun.
"Kalau melihat kasus lain, seperti Rahmadi yang dalam sehari sudah ditetapkan sebagai tersangka, jelas ada ketidakadilan dalam penegakan hukum," kata Ronald.
Ia menegaskan bahwa pihaknya menuntut Polda Sumut segera memproses laporan kliennya secara transparan dan profesional.
Ronald menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus dan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk memperjuangkan hak kliennya.
Hingga berita ini diturunkan, Polda Sumut belum memberikan tanggapan atas tudingan keterlambanan penanganan laporan tersebut. Laporan klien Ronald masih berada dalam proses penyelidikan.
"Kasus ini akan terus kami awasi. Kami akan berjuang untuk keadilan," tegas Ronald.*(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
TANJAB TIMUR Camat Kuala Jambi, Wahyu Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentuka
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang meny
KESEHATAN
JAKARTA Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 20
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasu
PEMERINTAHAN