PDIP Kritik Bobby Nasution: Copot Pejabat Jangan Berdasarkan Suka atau Tidak Suka

MEDAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara mengkritisi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang telah mencopot delapan pejabat eselon II dan III selama tujuh bulan masa kepemimpinannya.

PDIP menilai pergantian tersebut seharusnya tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan evaluasi kinerja yang terukur dan profesional.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang baik semestinya mampu memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya, bukan sekadar mengganti personel tanpa pembenahan sistem manajemen yang mendasarinya.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Gercep Benahi Kota Wisata Parapat, Tak Mau Hanya Jadi Transit Menuju Samosir

"Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan pengarahan kepada bawahannya, yang kemudian dilanjutkan dengan kerja-kerja yang nyata," ujar Aswan dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

Aswan menilai, jika seorang pemimpin terlalu sering melakukan pergantian pejabat, hal itu justru bisa menunjukkan bahwa sang pemimpin gagal menerjemahkan visi dan misinya kepada jajaran birokrasi.

"Pada saat pemimpin, apalagi seorang gubernur, sering mengganti bawahannya, maka pada saat itu dia gagal menterjemahkan visi misinya kepada bawahannya. Itu membuat bawahannya juga gagal mengimplementasikan apa yang diinginkan atasannya," jelasnya.

PDIP Sumut menegaskan bahwa pergantian jabatan harus dilakukan melalui mekanisme manajerial yang jelas, dimulai dari pembagian tugas, pengawasan, dan evaluasi terhadap capaian program.

Aswan juga mewanti-wanti agar keputusan rotasi jabatan tidak didasari faktor subjektif seperti kedekatan personal, kesamaan marga, atau persepsi yang tidak berdasar.

"Pergantian itu berbasis evaluasi terhadap program, bukan karena suka tidak suka. Bukan karena tidak tepuk tangan dianggap tidak royal, tidak senyum dianggap tidak patuh, atau hanya karena main HP dianggap tidak sopan," tegasnya.

Menurutnya, gaya kepemimpinan seperti itu lebih mencerminkan karakter otoriter, yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

PDIP menyarankan Gubernur Bobby untuk terlebih dahulu melakukan asesmen menyeluruh terhadap seluruh sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Sumut, lalu menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing.

"Saran saya, assesmen dulu seluruh SDM di Pemprov Sumut. Lalu berikan tanggung jawab sesuai kemampuannya," ujar Aswan.

Dia juga menekankan pentingnya mengedepankan profesionalitas, bukan pertimbangan kekeluargaan atau kedekatan kultural.

"Jangan karena semarga, tapi karena profesionalitas. Jika setelah evaluasi terbukti tidak mampu menjalankan tugas, barulah dilakukan rotasi atau pencopotan," tambahnya.

Sejak dilantik sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution tercatat telah mencopot delapan pejabat eselon II dan III.

Langkah ini menuai sorotan publik dan menuai perdebatan mengenai dasar dan urgensi pergantian tersebut.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah pencopotan Sekretaris Dinas Koperasi Sumut, yang disebut melanggar tujuh aturan kepegawaian.

Namun, PDIP mengingatkan agar setiap tindakan tetap mengacu pada prinsip objektivitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.*

(d/a008)

Pemkab Simalungun Gercep Benahi Kota Wisata Parapat, Tak Mau Hanya Jadi Transit Menuju Samosir

Kajati Sumut Tegaskan Tidak Ada Pungli dalam Peluncuran Aplikasi Jaga Desa di Samosir

Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Didominasi Hujan Ringan, Waspadai Kelembapan Tinggi

Bupati Tapsel Lantik 5 Pejabat Eselon II, Dorong Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik

Kajati Sumut Ingatkan Jaksa: Jangan Cawe-Cawe Proyek, Jangan Ganggu Desa!

Main HP Saat Gubernur Bobby Nasution Beri Arahan, Sekretaris Diskop UKM Sumut Dicopot