Usulan Tunjangan Rumah DPRD Diseragamkan, Wamendagri: Tidak Mungkin

JAKARTA – Polemik tunjanganperumahan anggota DPRD kembali mencuat setelah Wakil DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyebut adanya rencana penyeragaman besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan di seluruh Indonesia.

Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan hal itu tidak memungkinkan.

Baca Juga:

• BTN Optimistis Serap Dana Likuiditas Rp25 Triliun hingga Akhir 2025

"Tidak mungkin seragam," kata Bima kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).

Menurut Bima, besaran tunjanganperumahan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan memperhatikan hasil appraisal harga sewa rumah negara di wilayah tersebut.

Perbedaan kondisi ekonomi daerah menjadi alasan utama mengapa kebijakan seragam tidak bisa diberlakukan.

BTN Optimistis Serap Dana Likuiditas Rp25 Triliun hingga Akhir 2025

Viral Video “Rampok Uang Negara”, PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu

Terungkap Sosok FT, Wanita Selingkuhan yang Rekam Video Wahyudin Moridu Sebut Rampok Uang Negara

Anggota DPRD Gorontalo Fraksi PDIP Sebut "Rampok Uang Negara, Biar Makin Miskin!" Bersama Selingkuhan Kini Minta Maaf: Saya Tidak Bermaksud

DPRD DKI Usul Tunjangan Perumahan Dewan Diseragamkan Seluruh Indonesia

Peringati HAN ke-41, Wabup Batu Bara: Anak-Anak adalah Investasi Masa Depan