BRIN: Ketua Umum PPP Ideal Harus Punya Banyak Dana dan Dekat dengan Ulama

JAKARTA – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati Raharjo, menilai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) idealnya adalah sosok yang memiliki sumber daya finansial besar dan kedekatan dengan ulama.

Hal itu disampaikan menjelang pelaksanaan Muktamar X PPP yang akan digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta.

"Sosok ideal yang dibutuhkan oleh PPP adalah figur yang mempunyai kapasitas sumber daya besar," ujar Jati saat dihubungi, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga:

• Jokowi Dukung Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

Menurut Jati, kebutuhan tersebut merupakan konsekuensi logis mengingat PPP saat ini tidak memiliki wakil di DPR RI karena gagal lolos ambang batas parlemen.

Kondisi itu berdampak pada terbatasnya akses partai terhadap sumber daya negara untuk operasionalisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, kedekatan dengan ulama dianggap penting lantaran PPP merupakan partai berhaluan Islam.

Ketua umum terpilih harus mampu menjembatani komunikasi dengan pemilih basis tradisional maupun pemilih potensial. "Figur yang punya jaringan luas dengan tokoh masyarakat, terutama alim ulama, menjadi krusial," tambah Jati.

Meski demikian, Jati menekankan sosok dari internal partai sebaiknya tetap diutamakan.

Ia menilai Ketua Umum PPP mendatang memiliki pekerjaan rumah berat, mulai dari memperbaiki suara partai yang merosot hingga menyatukan internal yang kerap dilanda perpecahan.

Lebih jauh, PPP perlu menentukan arah ideologi politik ke depan, apakah tetap sebagai partai Islam atau menjadi partai terbuka seperti sejumlah partai Islam lain yang bertransformasi demi eksistensi di kancah politik nasional.

Sementara itu, Juru Bicara PPP, Usman M. Tokan, menyebut sudah ada tiga nama yang mengerucut sebagai kandidat Ketua Umum.

Mereka ialah Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.

"Sekarang ini untuk kandidat sudah mengerucut ke tiga orang," ujar Usman, Kamis (25/9/2025).*

(KM/P)

Jokowi Dukung Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

1.358 TKHL Resmi Diangkat Jadi PPPK Pemkab Banyumas, Bupati: Jalankan Tugas dengan Integritas

Romi Klaim 99% Pejabat Korup! Nasibnya Ditentukan 5 Faktor Ini

Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual, Pemkab Simalungun Gencarkan Sosialisasi Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Bobby Nasution Serahkan SK 591 PPPK Pemprov Sumut: Ingat, Bos Kita adalah Rakyat

Guru, Dosen, Nakes hingga TNI/Polri Dapat Kenaikan Gaji, Ini Rinciannya