DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU BUMN, Kementerian Berubah Menjadi Badan Pengaturan BUMN

Ketua Panja Revisi UU BUMN, Andre Rosiade, menambahkan terdapat 11 poin pokok pikiran dalam revisi kali ini. Poin pertama menegaskan perubahan nomenklatur lembaga menjadi BP BUMN, dan poin kedua menambah kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.

Setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah, RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN ini akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan pengesahan pada rapat paripurna DPR RI.*

(KM/P)

Pemkab Simalungun Resmikan Universal Health Coverage, Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat

Revisi UU BUMN: Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN)

DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Kementerian BUMN Jadi Badan Pengelola BUMN

Kades Sukamulya Desak Bupati Bogor Turun Tangan Atasi Sengketa Lahan Sitaan Negara

Jokowi Dukung Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

Komite Reformasi Polri Bentukan Presiden Prabowo Akan Dilantik Usai Kunjungan Luar Negeri