Puan Maharani Paparkan Kinerja DPR 2024/2025: 16 RUU Disahkan & Ribuan Aspirasi Rakyat Ditindaklanjuti

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memaparkan laporan kinerja DPR sepanjang tahun sidang 2024/2025 dalam Rapat Paripurna Khusus DPR, Kamis (2/10/2025) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang, sementara 10 RUU lainnya masih dalam pembahasan tingkat I.

"Tema laporan kinerja tahun sidang 2024/2025 adalah DPR RI Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat. Hal ini menegaskan komitmen kami bahwa kedaulatan rakyat menjadi amanat utama dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI," ujar Puan.

Baca Juga:

• Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Permohonan Maaf atas Demo Ricuh Akhir Agustus 2025

Kinerja Anggaran dan Pengawasan
Di bidang anggaran, DPR melalui alat kelengkapan dewan terus mencermati efektivitas penggunaan APBN serta memberikan masukan dan rekomendasi agar anggaran benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Dalam fungsi pengawasan, DPR menjalankan rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum, hingga kunjungan kerja pengawasan. Sepanjang tahun sidang 2024/2025, tercatat 282 rapat kerja, 259 RDP, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan.

Selain itu, dari 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat, terdiri dari 5.519 surat dan 778 melalui laman resmi DPR. Aspirasi ini telah diteruskan ke alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti, dengan isu dominan meliputi hukum, pertanahan, aparatur negara, koperasi, dan agama.

Peran DPR dalam Isu Global
Puan juga menyoroti fungsi DPR dalam persetujuan dan konsultasi terhadap calon pimpinan lembaga negara, termasuk Kepala BIN, pimpinan KPK, dan Deputi Gubernur BI.

Selain itu, DPR turut aktif dalam diplomasi parlemen mengenai isu global seperti perubahan iklim, SDGs, kesehatan, partisipasi perempuan, perdagangan digital, konflik geopolitik, kemerdekaan Palestina, hingga keterbukaan parlemen.

"Semua upaya DPR RI ini terus membutuhkan pengawalan melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan," tutup Puan.*

(lp/dv20)

Di Hadapan DPR, KSP-PB Bawa 17 Tuntutan Strategis Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan

Aksi Buruh di DPR Besok Batal, Delegasi 50 Orang Akan Serahkan Draft RUU Ketenagakerjaan ke Pimpinan DPR

DPR Usulkan BP BUMN Bisa Tolak Rencana Kerja BPI Danantara

DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Kementerian BUMN Jadi Badan Pengelola BUMN

RUU BUMN Direvisi Lagi, Ini 11 Pokok Perubahannya!

Resmi! Kementerian BUMN Bakal Diubah Menjadi Lembaga