Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono.
Keputusan ini diambil setelah berkas administrasi yang diajukan kubu Mardiono dinyatakan lengkap dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar.
"Setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar, yang tidak mengalami perubahan, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Penandatanganan SK tersebut dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.
Supratman mengungkapkan, meski dirinya telah menandatangani surat tersebut, ia belum mengetahui apakah pihak PPP sudah mengambil dokumen tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Apakah sudah diambil, saya belum tahu. Karena saya sudah menyerahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk disampaikan. Yang jelas, saya sudah tandatangani SK pengesahan kepengurusan itu," jelasnya.
Keputusan ini sekaligus menjadi titik terang atas konflik dualisme yang sempat melanda internal PPP.
Sebelumnya, partai berlambang Ka'bah itu diwarnai perebutan kursi ketua umum antara dua kubu, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Kedua belah pihak saling mengklaim kepemimpinan berdasarkan hasil aklamasi yang mereka anggap sah.
Situasi tersebut sempat membuat posisi hukum partai tidak jelas, terutama menjelang proses politik dan persiapan internal partai ke depan.
Kemenkumham menjadikan AD/ART hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar sebagai dasar utama dalam melakukan verifikasi.
Tidak adanya perubahan dalam AD/ART tersebut menjadi landasan kuat bagi kementerian untuk menyatakan kubu Mardiono sah secara administratif.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL