JAKARTA - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca Muktamar ke-X terus memanas. Kubu Agus Suparmanto menuding pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan intervensi dalam pengesahan kepengurusan hasil muktamar.
Politisi PPP, Romahurmuziy, yang berada di barisan Agus Suparmanto, menilai keputusan pemerintah mengesahkan kepengurusan Mardiono terlalu cepat dan janggal. Menurutnya, proses pendaftaran kepengurusan partai seharusnya bersifat deklaratif sesuai aturan, bukan menjadi instrumen intervensi politik.
"Respons pemerintah terlalu cepat. Mereka langsung menerima kubu Mardiono dengan alasan kubu kami melanggar mekanisme. Padahal fungsi Menkum itu hanya deklaratif, bukan pengambil keputusan yang mengatur," ungkap Romahurmuziy dalam siniar Akbar Faisal Uncensored yang Sabtu (4/10/2025).Baca Juga:
Romy menegaskan, pengesahan kepengurusan partai politik seharusnya merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017, yang memuat delapan persyaratan administratif. Ia menilai langkah pemerintah kali ini telah melampaui kewenangan dan melanggar kedaulatan partai.
"Ini intervensi nyata terhadap kedaulatan PPP. Pemerintah seolah-olah mengatur urusan internal, padahal secara hukum hanya punya fungsi mengumumkan setelah persyaratan dipenuhi," tegas Romahurmuziy.
Kondisi ini membuat dinamika internal PPP semakin kompleks, terutama di tingkat daerah. Beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, menyatakan hanya mengakui Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum, menolak kepengurusan Mardiono. Sementara pemerintah melalui Kemenkumham tetap menegaskan sahnya pengesahan kubu Mardiono.
Situasi ini diperkirakan akan memicu perdebatan panjang dalam tubuh partai, menguji kemampuan PPP menjaga persatuan internal sekaligus menegakkan aturan yang berlaku.*
(bs/j006)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan kesehatan bagi korban bencana banji
KESEHATAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kecamatan Padangtual
PERISTIWA
MEDAN Inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren terkendali setelah sempat menyentuh 5,32 pada September 2025 dan 4,97
EKONOMI
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menekankan tiga kompetensi utama yang harus dimiliki
PEMERINTAHAN
TAPANULI TENGAH Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, bersama Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein, menyalurkan bantuan kem
NASIONAL
BANDA ACEH Muhammadiyah kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu korban bencana di Aceh. Sebanyak 26 relawan dilepas dari Pimpinan
NASIONAL
MEDAN Belajar dari musibah banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menega
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menerima kedatangan tim khusus dari Cina untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban banjir bandang d
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi terhadap berbagai program prorakyat yang dijalankan pemerintah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, memerintahkan Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait untuk menindak tegas pedaga
PERISTIWA
