JAKARTA — Penggugat perkara perdata senilai Rp125 triliun terkait dugaan cacat ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap mencabut gugatannya, dengan syarat dua permintaan utama dipenuhi oleh para tergugat.
Subhan Palal, selaku penggugat, menyatakan bahwa dirinya tidak menuntut ganti rugi secara materiil.
Ia menekankan bahwa tujuannya adalah menghadirkan pemimpin yang tidak memiliki persoalan hukum.Baca Juga:
"Saya tidak butuh uang. Warga negara Indonesia tidak butuh uang. Kami butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum," ujar Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta, Senin (6/10/2025).
Subhan menyebut dua syarat utama untuk perdamaian dalam perkara ini:
- Permintaan maaf dari Gibran dan KPU kepada seluruh rakyat Indonesia.
- Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, serta pimpinan KPU dari jabatannya.
"Pertama, para tergugat harus minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia. Baik tergugat 1 (Gibran) maupun tergugat 2 (KPU). Selanjutnya, mereka harus mundur dari jabatannya," tegas Subhan.
Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra, mengatakan bahwa proses mediasi yang digelar hari ini belum memasuki pembahasan substansi perkara.
Dalam pertemuan mediasi tersebut, penggugat baru menyampaikan proposal perdamaian.
"Belum ke substansi. Penggugat memberikan proposal mediasi. Isinya, silakan tanya ke penggugat," kata Dadang.
Dadang juga menjelaskan bahwa kliennya, Wakil Presiden Gibran, tidak hadir dalam proses mediasi dan telah memberikan kuasa istimewa kepada tim kuasa hukumnya.
Sebagaimana diketahui, perkara ini terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, sejak Jumat, 29 Agustus 2025.
Gugatan diajukan terhadap dua pihak, yakni:
- Gibran Rakabuming Raka (Tergugat I)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Tergugat II)
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Warga Jalan Bambu, Kelurahan Sumberejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, mengungkapkan apresiasi atas p
Pemerintahan
