Sidang Nadiem: Ahli Ungkap Kerugian Negara Rp 1,5 Triliun dari Chromebook
JAKARTA Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, mengungkap rincian kerugian negara dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pernyataan politikus PKS, Mardani Ali Sera, yang menyebut hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi rumit akibat posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, memicu tanggapan dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang justru menyebut hubungan keduanya sangat dekat.
"Kami di PSI sangat yakin hubungan dan komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat dekat. Bahkan dalam istilah kami, dua tokoh ini adalah bestie," kata Juru Bicara PSI, Wiryawan, kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).Baca Juga:
Wiryawan menepis anggapan bahwa ada dinamika yang rumit antara Prabowo dan Jokowi.
Menurutnya, publik sudah dapat menilai secara langsung keharmonisan hubungan dua tokoh bangsa tersebut.
"Tidak ada istilah rumit. Publik bisa melihat sendiri bagaimana hubungan baik keduanya. Yang terpenting, kami di PSI komitmen penuh mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera menyampaikan pandangannya usai Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, menyebut ada pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 yang mencoba menjauhkan Prabowo dari Jokowi.
Mardani justru menilai hubungan keduanya tak sepenuhnya harmonis, terutama karena adanya posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Hubungan presiden dengan mantan presiden mestinya harmonis. Mereka semua adalah pemimpin bangsa. Tapi menjadi rumit karena ada Mas Gibran sebagai wakil Pak Prabowo," kata Mardani, Selasa (7/10).
Ia menilai, sebaiknya Gibran diberikan ruang untuk berkembang langsung di bawah kepemimpinan Prabowo, tanpa campur tangan berlebihan dari Jokowi.
"Cara paling baik adalah biarkan Mas Gibran berkembang di bawah Pak Prabowo. Wajar jika ada pertemuan-pertemuan yang tidak transparan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, lalu banyak timbul tafsiran," imbuhnya.
Hubungan antara Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2024 memang menjadi sorotan publik.
Setelah Prabowo menggandeng Gibran, putra sulung Jokowi, sebagai cawapres, spekulasi mengenai pengaruh Jokowi dalam pemerintahan baru pun mencuat.
Sementara itu, partai-partai di lingkar kekuasaan tampak berupaya menjaga narasi soliditas pemerintahan.
Namun, komentar dari PKS ini menandai munculnya suara kritis dari luar koalisi pendukung pemerintah, yang mengingatkan pentingnya kejelasan peran dan batas pengaruh di antara tokoh-tokoh nasional.*
(d/a008)
JAKARTA Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, mengungkap rincian kerugian negara dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan agar dana otonomi khusus (otsus) Aceh diperpanjang. Ia menilai pemuli
NASIONAL
TEHERAN Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan seluruh lalu lintas di Selat Hormuz berada dalam kendali penuh mereka, menyusul l
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Papua masih berada di atas ra
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2026 mulai cair pada pertengahan April. Bantuan
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras terhadap Paus Paus Leo XIV melalui unggahan di media sosialnya, T
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui Stadion Teladan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) menjelang gelaran P
OLAHRAGA
JAKARTA Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, buka suara usai JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan soal m
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke13 RI, Jusuf Kalla (JK), dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Mud
NASIONAL