Sindiran Anies Soal Bagi-Bagi Jabatan Dikritik PSI: Jangan Seolah Paling Bersih!

JAKARTA – Kritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terhadap praktik bagi-bagi jabatan di pemerintahan menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan, termasuk dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus.

Dalam pernyataannya, Bestari menyebut bahwa Anies tak pantas menyuarakan kritik tersebut, mengingat rekam jejaknya saat memimpin Jakarta yang juga melakukan hal serupa, terutama melalui pengangkatan sejumlah orang dekatnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Kan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dulu waktu beliau (Anies) menjabat, juga memasukkan orang-orangnya ke TGUPP. Jadi jangan seolah-olah sekarang jadi paling bersih," ujar Bestari kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga:

• Setelah Prabowo Pidato di PBB, lalu Apa?

Lebih lanjut, Bestari mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada beberapa orang dekat Anies yang "bercokol" di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, meskipun mereka bukan pegawai negeri sipil (non-PNS).

"Bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang beliau di DKI. Yang non-PNS, berbagai macam bentuknya. Jadi jangan menepuk air di dulang, nanti terpercik ke wajah sendiri," sindirnya.

Sebelumnya, Anies menyampaikan kritik soal praktik bagi-bagi jabatan saat menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC, Kota Semarang, Rabu (8/10).

Dalam pidatonya, Anies menyebut bahwa jabatan di pemerintahan kini cenderung diperlakukan sebagai sumber pendapatan dan sarana mencari keuntungan pribadi.

"Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan," tegas Anies.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, di balik layar kekuasaan ada transaksi politik yang tak terlihat publik namun berbahaya bagi integritas negara.

Anies juga menyerukan pentingnya mengembalikan sistem meritokrasi dalam birokrasi, di mana penempatan posisi didasarkan pada kompetensi dan prestasi, bukan koneksi atau kedekatan personal.

"Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan. Posisi diberikan kepada yang berprestasi, bukan karena koneksi," ujar Anies.

Setelah Prabowo Pidato di PBB, lalu Apa?

Polres Metro Jakarta Timur Gelar Apel Siaga Kamtibmas, Ormas Bang Japar Nyatakan Dukungan Penuh

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 11 Oktober 2025: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Anies Kritik Soal Transaksional Politik di Kabinet Prabowo, Ini Respons Gerindra

Open Top Bus Jakarta Hadir! Wisata Kota Kini Lebih Seru dan Instagramable

Sertijab Polrestabes Medan: Semangat Baru dan Inovasi Diharapkan Hadir di Polda Sumut