UMKM Kini Mudah Dapat Pinjaman Rp500 Juta dengan Cicilan Ringan, Cek Simulasi Angsuran KUR BNI 2026!
JAKARTA Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bank Negara Indonesia (BNI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakya
EKONOMI
MEDAN — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyampaikan ucapan selamat kepada Rafatul Mulkiyah Mathius Fakhiri yang resmi dilantik sebagai Ketua TP PKK Provinsi Papua sekaligus Ketua Pembina Posyandu Provinsi Papua periode 2025–2030.Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (13/10/2025).
Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, dan dihadiri oleh perwakilan TP PKK dari seluruh provinsi, baik secara langsung maupun daring.Baca Juga:
Kahiyang Ayu mengikuti prosesi pelantikan secara daring dari Ruang Oval Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, dan menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut."Atas nama TP PKK Provinsi Sumatera Utara, saya ucapkan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Rafatul Mulkiyah Mathius Fakhiri.
Semoga TP PKK Provinsi Papua semakin maju dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua," ujar Kahiyang.
Ia juga berharap kepemimpinan baru TP PKK Papua dapat menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pelayanan posyandu di wilayah Papua.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian menekankan bahwa pengangkatan Ketua TP PKK dan Ketua Posyandu Papua diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan sosial, mulai dari penanganan stunting, peningkatan pendidikan keluarga, layanan kesehatan dasar, hingga perlindungan keluarga."Papua menjadi perhatian kita bersama. Melalui kemitraan dan semangat gotong royong, kita akan menerapkan 10 Program Pokok PKK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Tri Tito.
Tri juga menegaskan bahwa saat ini TP PKK telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan, menjadikan PKK sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai program nasional, seperti penurunan angka stunting, pengendalian TBC, ketahanan pangan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Saat ini PKK telah hadir di 38 provinsi, 500 kabupaten/kota, dan 83 ribu desa/kelurahan, dengan 6,3 juta kader PKK serta 1 juta kader posyandu. Ini merupakan kekuatan sosial yang sangat besar untuk mendukung program-program pemerintah," pungkas Tri.*
JAKARTA Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bank Negara Indonesia (BNI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri setelah diduga memi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dar
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dan memperkuat ketahan
EKONOMI
JAKARTA UTARA Prajurit Komando Armada RI bersama jajaran Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) III menggelar aksi bersihbersih ka
NASIONAL
LABUSEL Kodim 0209/Labuhanbatu (LB) menyelesaikan pembangunan jembatan perintis atau jembatan gantung sepanjang 34,5 meter di Dusun Aek
NASIONAL
GAZA Sejak agresi Israel dimulai pada Oktober 2023, ribuan warga Palestina di Jalur Gaza dilaporkan hilang secara misterius. Investigasi
INTERNASIONAL
JAKARTA Kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal melalui dakwah dan kepemimpinannya, tetapi juga melalui aktivitas seharihari ya
AGAMA
JAKARTA Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. Andi
PERTANIAN AGRIBISNIS
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menggelar kegiatan sambang warga dan gotong royong dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Gerakan ASRI (
PEMERINTAHAN