India Mulai Mengerem Impor, Ke Mana Arah Baru Ekspor Batu Bara Indonesia?
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan akan mengawal sinkronisasi program pembangunan di Papua, guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan ini menandai Ribka kini memegang dua amanah penting sekaligus, yakni sebagai Wamendagri dan anggota Komite Eksekutif yang berperan strategis dalam percepatan pembangunan di enam provinsi Papua.Baca Juga:
"Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri, juga sebagai anggota eksekutif. Tugas kami adalah mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah," kata Ribka, Kamis (9/10/2025).
Ribka menegaskan, setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua wajib dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif. Selain itu, komite ini juga memastikan keselarasan program nasional, termasuk Asta Cita, dijalankan secara efektif oleh K/L.
"Semua program yang diperuntukkan bagi Tanah Papua wajib kita ketahui. Kami sekaligus mengawasi pelaksanaan agar program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih jauh, Wamendagri menekankan peran penting Komite dalam memfasilitasi usulan program dari pemerintah daerah ke K/L. Ribka memastikan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dijalankan sesuai target.
"Kalau tidak dilaksanakan, kami akan menanyakan, ada apa dan kenapa. Semua demi percepatan pembangunan Papua," tegas Ribka.
Ribka menambahkan, posisi tambahan ini memiliki peran strategis karena laporannya langsung kepada Presiden. Keberadaan Komite Eksekutif menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk memastikan Papua berkembang pesat dan masyarakatnya sejahtera.
"Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden berharap Papua cepat maju dan masyarakatnya sejahtera. Tidak ada daerah yang tertinggal. Tugas kami adalah mengawal agar masyarakat Papua bisa hidup lebih baik," tutup Ribka.
Percepatan pembangunan di Papua juga merupakan bagian dari visi besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, dengan tujuan agar seluruh wilayah Indonesia berkembang secara merata.*
(d/mt)
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL