Prabowo Ganti Kepala BNPB di Tengah Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Angkat Bicara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).
Pertemuan ini membahas kerja sama dalam program kaderisasi dan bela negara, bukan soal kursi menteri.
Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menegaskan bahwa pertemuan hari ini tidak membahas jatah kabinet untuk PKS. "Tentu tidak pada tempatnya untuk ngomongin lagi karena kami sudah ada di dalam (koalisi)," ujar Sohibul.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa PKS telah memiliki satu menteri di kabinet, yakni Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, yang merupakan usulan partai kepada Presiden Prabowo Subianto. "Jadi kami sudah di dalam kabinet. Prof. Yassierli itu adalah usulan dari PKS," jelas Sohibul.
Dalam pertemuan tersebut, PKS menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Kemenhan dalam program kaderisasi di bidang ketahanan dan bela negara. Sohibul menjelaskan, partainya memiliki program bernama Kembara, Kemah Bela Negara, dan berharap Kemenhan dapat memberikan pelatihan formal kepada kader-kader PKS.
"Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari keikutsertaan kami dalam bela negara dan menjadi komcad atau komponen cadangan dalam pertahanan kita," tambah Sohibul.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pergeseran pendekatan sistem pertahanan nasional yang kini mengedepankan human security approach atau pendekatan keamanan manusia.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan terkait pengisian kursi menteri, yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. "Itu mesti ditanya ke presiden, saya kan bukan presiden," ujar Sjafrie.
Pertemuan ini menekankan fokus PKS pada kontribusi nyata di bidang kaderisasi bela negara, sekaligus memperkuat peran partai dalam koalisi pemerintahan tanpa menuntut kursi menteri tambahan.*
(vo/M/006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam mengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, mendorong produk kerajinan dan usaha mikro, ke
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membenarkan bahwa Erwin Napitupulu, mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pids
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid Apung AnNur Jakarta di kawasan wisata Pantai Ancol Taman Impian, Jakarta U
PARIWISATA
LABUSEL Seorang warga mendoakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar kembali terpilih untuk dua periode. Mendengar doa tersebut,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mencapai Rp9,3 juta per bulan. Besaran pendapatan tersebut
EKONOMI
MEDAN Sejumlah karangan bunga berjejer di pagar Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong komunitas kreatif ikut menyebarkan informasi positif untuk menangkal hoaks dan
PEMERINTAHAN