Airlangga Ungkap RI Kekurangan Insinyur, Industri Digital Butuh 150 Ribu Tenaga Ahli Baru
JAKARTA Pemerintah menyatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 150 ribu insinyur dalam beberapa tahun ke depan guna mendukun
EKONOMI
JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4).
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa (21/10/2025), Amien menekankan pentingnya menjaga netralitas institusi kepolisian sebagai alat negara yang konstitusional.
Baca Juga:"Polri bukanlah 'Partai Coklat' yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini bentuk penghinaan terhadap institusi Polri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya," ujar Amien.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan.
Selain fungsi Polri, Amien juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional yang dinilai menyimpang dari semangat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menuduh kelompok pemilik modal sebagai pihak yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia, sementara rakyat hanya mewarisi kerusakan ekologis dan kemiskinan massal.
"Yang ditinggalkan buat bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan," ujarnya.
Sebagai solusi, Partai Ummat mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara melalui kebijakan transparan dan efisien. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Diversifikasi ekonomi
- Hilirisasi sumber daya alam
- Eksploitasi berkelanjutan
- Pembentukan Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara)
Amien juga mengingatkan bahaya dominasi kepentingan asing dalam pengelolaan SDA.
"Hati-hati dengan kepentingan asing. Sekali lagi, kepentingan asing!" tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menepis anggapan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak akan habis.
"Indonesia kaya SDA, tetapi penerimaan negara masih rendah. Ini karena kesalahan tata kelola," kata Ridho.
Ia menyebut nilai ekonomi bersih SDA Indonesia mencapai USD 115 miliar atau sekitar Rp 1.800 triliun per tahun, tetapi hanya Rp 500–600 triliun yang masuk ke dalam APBN.
Baca Juga:
Sisanya, menurut Ridho, menguap akibat kebocoran sistemik dan lemahnya regulasi.
"Jika seluruh laba bersih SDA masuk ke APBN, maka potensi penerimaan negara bisa naik tiga kali lipat. Artinya, APBN bisa tumbuh hingga 65% lebih besar dari saat ini," pungkasnya.
Partai Ummat secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi besar dalam pengelolaan Polri dan kekayaan alam nasional.
Mereka menilai, jika dikelola dengan benar, SDA Indonesia bisa menjadi fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.*
(km/a008)
JAKARTA Pemerintah menyatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 150 ribu insinyur dalam beberapa tahun ke depan guna mendukun
EKONOMI
JAKARTA Ulama Yahya Zainul Ma&039arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk mendoakan Presiden Prabowo Subian
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional masih dalam kondisi aman meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat a
EKONOMI
MEDAN Memaknai bulan suci Ramadan 2026, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mendorong masyarakat menanamkan semangat gotong royo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 turun menjadi US 151,9 miliar atau sekit
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali melaksanakan Safari Ramadan, kali ini menjangkau masjid yang berada di lingkungan permukiman, termas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong penguatan dan pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) di sel
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang menambah alokasi dana transfer ke dae
PEMERINTAHAN
SEI RAMPAH Antrean panjang kendaraan terjadi sejak subuh di SPBU nomor 14.205.1139, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdan
NASIONAL