JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan, Indrajaya, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru (DOB), khususnya di Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan pelayanan publik semakin optimal.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Gubernur Papua Selatan di Merauke, Indrajaya mengungkapkan bahwa progres pembangunan telah mencapai 80,5 persen.Baca Juga:
Ia juga menerima laporan dari pelaksana proyek bahwa seluruh material konstruksi sudah tiba di Merauke dan siap digunakan secara penuh pada awal November 2025.
"Pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru seperti Papua Selatan sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Saya mendorong agar semua pihak menjaga komitmen, baik dari segi kualitas maupun waktu penyelesaian," ujar Indrajaya kepada wartawan, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menargetkan pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan rampung 100 persen pada 13 atau 14 Desember 2025.
Ia menilai kehadiran infrastruktur pemerintahan yang representatif akan mempercepat implementasi otonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan Papua.
"Kita ingin melihat Papua Selatan benar-benar siap beroperasi secara penuh sebagai provinsi baru. Pemerintah pusat harus memastikan dukungan anggaran dan pendampingan teknis berjalan optimal," tambahnya.
Indrajaya juga mengapresiasi kerja keras para pekerja dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat.
Ia berharap proyek pembangunan ini menjadi contoh positif bagi percepatan infrastruktur di provinsi-provinsi baru lainnya di Tanah Papua.
"Saya berharap proyek ini menjadi contoh bagi daerah otonomi baru lainnya di Tanah Papua," pungkasnya.*
(vo/M/006)
JAKARTA Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional. Pemerintah menarge
EKONOMI
PALAS Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR) menemukan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Siparau, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) mencatat tonggak penting dalam pengembangan lapangan migas lepas pantai dengan resmi mengoper
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Persiapan Pelayanan Idulfitri 1447 H
PEMERINTAHAN
SERGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya meresmikan Gedung Laboratorium Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah (Cathlab)
KESEHATAN
SERGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya, memimpin apel pagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Ka
PEMERINTAHAN
MEDAN Larangan merektut tenaga honorer yang tertuang dalam sejumlah regulasi, ternyata tidak berlaku di Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTs
TAPTENG Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Effendi, mendampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, melakukan peninj
PEMERINTAHAN
TAPUT Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
BATU BARA Personel TNI dari Kodim 0208/AS berhasil menyelesaikan perbaikan Jembatan Gantung yang menghubungkan beberapa dusun di Desa Ja
NASIONAL
