JAKARTA — Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional.
Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada 2032 di Bangka Belitung dengan kapasitas 250 MW, disusul proyek kedua di Kalimantan Barat pada 2033 dengan kapasitas serupa.
Total awal yang disiapkan mencapai 500 MWe, dengan proyeksi pengembangan hingga 7 GWe pada 2040.Baca Juga:
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa energi nuklir memiliki nilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-Carbon Future, yang digelar oleh PLN bekerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change dan Ecanid, Rabu (11/2).
"Seluruh kebijakan energi nasional harus memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun impor, sambil tetap berkomitmen pada dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," tegas Eddy.
Eddy menyoroti paradoks sektor energi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia kaya sumber daya alam, mulai dari batu bara hingga potensi energi baru dan terbarukan.
Di sisi lain, ketergantungan pada komoditas tertentu dan volatilitas pasar global menjadi ancaman terhadap stabilitas pasokan dan harga energi.
Karena itu, transisi energi tidak bisa semata berbasis idealisme hijau. Lima aspek krusial harus dipertimbangkan: ketersediaan, keterjangkauan, kesiapan teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan keandalan sistem.
Dalam kerangka ini, nuklir dipandang sebagai opsi strategis: mampu menghasilkan listrik skala besar dengan emisi rendah, mendukung kebutuhan baseload listrik nasional yang terus meningkat.
Eddy menekankan kompleksitas pembangunan PLTN. Proyek nuklir bukan sekadar infrastruktur, tetapi proyek teknologi tinggi dengan konsekuensi jangka panjang.
Pengelolaan limbah radioaktif, pembiayaan besar, kesiapan teknologi, serta standar keselamatan internasional menjadi prasyarat mutlak.
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
