JAKARTA — Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional.
Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada 2032 di Bangka Belitung dengan kapasitas 250 MW, disusul proyek kedua di Kalimantan Barat pada 2033 dengan kapasitas serupa.
Total awal yang disiapkan mencapai 500 MWe, dengan proyeksi pengembangan hingga 7 GWe pada 2040.Baca Juga:
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa energi nuklir memiliki nilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-Carbon Future, yang digelar oleh PLN bekerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change dan Ecanid, Rabu (11/2).
"Seluruh kebijakan energi nasional harus memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun impor, sambil tetap berkomitmen pada dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," tegas Eddy.
Eddy menyoroti paradoks sektor energi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia kaya sumber daya alam, mulai dari batu bara hingga potensi energi baru dan terbarukan.
Di sisi lain, ketergantungan pada komoditas tertentu dan volatilitas pasar global menjadi ancaman terhadap stabilitas pasokan dan harga energi.
Karena itu, transisi energi tidak bisa semata berbasis idealisme hijau. Lima aspek krusial harus dipertimbangkan: ketersediaan, keterjangkauan, kesiapan teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan keandalan sistem.
Dalam kerangka ini, nuklir dipandang sebagai opsi strategis: mampu menghasilkan listrik skala besar dengan emisi rendah, mendukung kebutuhan baseload listrik nasional yang terus meningkat.
Eddy menekankan kompleksitas pembangunan PLTN. Proyek nuklir bukan sekadar infrastruktur, tetapi proyek teknologi tinggi dengan konsekuensi jangka panjang.
Pengelolaan limbah radioaktif, pembiayaan besar, kesiapan teknologi, serta standar keselamatan internasional menjadi prasyarat mutlak.
"Regulasi harus ketat, pengawasan independen, dan komunikasi publik terbuka untuk membangun kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, faktor geopolitik juga menjadi variabel penting.
Dinamika perdagangan global dan relasi dengan negara pemasok teknologi bisa memengaruhi pilihan mitra strategis, sehingga kedaulatan dan kepentingan nasional harus tetap dijaga.
Perkembangan teknologi reaktor generasi baru menjadi pertimbangan.
Sejumlah negara kini mengadopsi reaktor modular dengan sistem keselamatan pasif, yang memungkinkan komponen diproduksi standar sebelum dirakit di lokasi.
Di Indonesia, PT Thorcon Power Indonesia mengusulkan reaktor modular berbasis molten salt reactor (MSR), dengan kapasitas 2 x 250 MW, beroperasi pada temperatur tinggi dengan tekanan rendah, disebut lebih aman dibanding PLTN konvensional.
Adopsi teknologi baru memerlukan uji kelayakan, regulasi adaptif, serta kesiapan sumber daya manusia.
Dengan target awal 500 MWe dan proyeksi hingga 7 GWe pada 2040, energi nuklir masuk dalam dokumen perencanaan strategis nasional.
Eddy menegaskan, diskursus publik dan perencanaan matang harus dimulai sejak sekarang.
"Dengan regulasi ketat, perencanaan komprehensif, dan pilihan teknologi tepat, ketahanan energi dan komitmen iklim Indonesia bisa berjalan beriringan," tutup Eddy.
Di tengah tekanan perubahan iklim dan tuntutan pertumbuhan ekonomi, nuklir kini bukan sekadar opsi alternatif.
Ia menjadi instrumen strategis yang, jika dikelola cermat, dapat menjadi fondasi baru ketahanan energi nasional.*
(ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
