Pejabat Sibuk Scroll HP dan Tidur Saat Sidang APBD 2026, Rakyat Bertanya: Untuk Siapa Paripurna Ini?

GARUT — Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Garut pada Senin (17/11/2025) yang seharusnya menjadi forum sakral lahirnya kebijakan publik, berubah menjadi panggung ironi.

Agenda pembacaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan APBD 2026 terganggu oleh pemandangan memalukan: sejumlah pejabat terlihat sibuk dengan ponsel, menguap, bahkan tertidur di kursi sidang.

Ruang sidang yang mestinya menjadi arena dialektika dan pertarungan gagasan mendadak menyerupai ruang tunggu.

Baca Juga:

• Kodam I/BB Diduga Masih Kelola Lapangan Golf BBGC Tuntungan: Pelanggaran UU TNI

Alih-alih memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, sebagian pejabat tampak larut dalam aktivitas yang sama sekali tidak mencerminkan etika penyelenggara negara.

Beberapa hari sebelumnya, DPRD Garut baru saja mengesahkan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) untuk menegaskan profesionalitas dan kewibawaan lembaga legislatif.

Ironisnya, pelanggaran etika justru terjadi di ruang sidang, bahkan sebelum tinta pengesahan kode etik benar-benar kering.

Seorang anggota DPRD dari Fraksi Golkar tertangkap kamera sedang memainkan ponsel di tengah pemaparan materi strategis.

Tak jauh dari situ, Kepala Dinas Pendidikan terlihat tertidur, sementara kolega lain sibuk menatap layar gawai.

"Ini rapat penting. Harusnya fokus, bukan main HP scroll-scroll, apalagi tidur saat sidang," ujar seorang peserta rapat yang gerah melihat kelengahan para pejabat.

Di barisan depan, Bupati Garut bersama pimpinan DPRD tetap serius membacakan dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan tahun anggaran 2026.

Kontras itu semakin menegaskan lemahnya budaya kerja di ruang parlemen daerah.

Dalam ketentuan yang baru disahkan, perilaku semacam ini seharusnya dapat diproses melalui mekanisme Badan Kehormatan.

Anggota dewan yang melanggar etika bisa dipanggil, dimintai klarifikasi, hingga diganjar teguran resmi.

Namun pada sidang kali ini, pimpinan tidak memberikan teguran langsung.

Insiden tersebut kembali menegaskan pertanyaan klasik: untuk siapa sebenarnya ruang paripurna diselenggarakan?

Untuk rakyat atau sekadar formalitas rutinitas bagi pejabat yang hadir tanpa komitmen?

Sidang tetap berlanjut sesuai agenda, membahas pokok-pokok kebijakan daerah, prioritas pembangunan strategis, hingga proyeksi alokasi anggaran.

Namun kejadian ini memperlihatkan bahwa pengesahan kode etik lebih tampak sebagai pemenuhan tuntutan publik agar terlihat aspiratif, bukan cerminan kesungguhan DPRD bekerja secara etik dan bermartabat.

Jika ruang sidang saja tak dihargai, bagaimana rakyat bisa berharap kebijakan yang lahir dari sana benar-benar berpihak pada kepentingan mereka?*

(ad)

Kodam I/BB Diduga Masih Kelola Lapangan Golf BBGC Tuntungan: Pelanggaran UU TNI

Sekretaris DPD Golkar Sumut Kaget: Ibu Megawati Zebua Ditetapkan sebagai Tersangka?

Tender Rp 5 Miliar Rehabilitasi Gedung Polrestabes Medan Dibatalkan, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPRD OKU Tersangka Dugaan Suap Proyek PUPR OKU, Fee Capai Rp7 Miliar

Mengatasi Keterbatasan Anggaran, Sumut Inisiasi Kerja Sama Bank Daerah se-Sumatera

60 Terdakwa Kerusuhan Polres Jakarta Utara Jalani Sidang Perdana