Dapur MBG Disuspend Tak Selalu Hilang Insentif, BGN Beberkan 4 Kategori Penentu Pembayaran
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus membangun paradigma politiknya sendiri tanpa mengikuti pola negara-negara Barat yang dinilai kerap menerapkan standar ganda.
Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Prabowo menilai demokrasi Barat tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter bangsa Indonesia, mengingat sejarah kolonialisme masih menyisakan ironi.Baca Juga:
"Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM padahal dia yang melanggar HAM," ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, praktik demokrasi dan HAM di negara-negara Barat kerap berubah sesuai kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka.
Karena itu, Indonesia harus membangun sistem politik yang bersandar pada pengalaman sejarah, nilai sosial, serta kebutuhan nasional.
"Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus mencari solusi sendiri, tidak bisa terlalu didikte bangsa lain," katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung tingginya biaya politik di Indonesia.
Ia menilai demokrasi yang berbiaya mahal menjadi pintu masuk korupsi dan mempersempit akses politik bagi warga tanpa modal besar.
Menurut dia, sistem pemilihan yang meniru negara lain justru menambah kompleksitas dan beban anggaran.
"Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, saya kira sumber korupsi yang sangat besar," ucapnya.
Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menerapkan mekanisme pemilihan yang lebih sederhana.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur meminta agar aktivis KontraS, Andrie Yunus, dihadirkan sebagai saksi korban dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stas
POLITIK
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029. Pemerintah di
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dasar konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini. Cabai rawit merah ter
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal
EKONOMI
BEKASI PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan tidak ada perbedaan standar keselamatan antara penumpang perempuan dan lakilaki di laya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 trili
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform Wikipedia yang dikelola Wikimedia Foundation tidak akan dibloki
SAINS DAN TEKNOLOGI