Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas).
Namun, partai ini mencurigai adanya pihak-pihak tertentu atau "mafia migas" yang berupaya menghambat proses pembahasan RUU tersebut.
Baca Juga:
Menurutnya, selama ini terdapat kekosongan hukum yang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nyaman dengan situasi tersebut.
"Kami mencurigai adanya pihak-pihak tertentu atau mafia migas yang berupaya menjegal revisi UU Migas," kata Bambang, Rabu (24/12/2025).
Bambang menambahkan, pembahasan revisi UU Migas sebenarnya sudah berjalan sejak 2014. Namun, hingga dua periode DPR berakhir, RUU ini belum juga rampung.
Rancangan tersebut sebelumnya sempat disinkronisasi di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan diserahkan ke Komisi VII.
Namun, Komisi VII tidak melanjutkan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibahas di tingkat paripurna.
Menurut Bambang, pengganti BP Migas saat ini adalah SKK Migas yang diatur melalui Perpres No. 9 Tahun 2013.
Perpres tersebut bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum pasca putusan MK.
"Mungkin ada yang nyaman dengan kekosongan hukum setelah putusan tersebut," ujarnya.
Gerindra menegaskan bahwa revisi UU Migas diperlukan untuk memastikan penguasaan dan pengusahaan hulu migas oleh negara, sesuai amanat konstitusi, serta untuk menutup celah hukum yang memungkinkan praktik-praktik merugikan negara dan masyarakat.*
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN