JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat layanan peradilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyatakan, pengadaan hakim baru bukan sekadar prosedur administratif.
"Ini adalah fondasi kuat bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, responsif, dan dipercaya publik," ujar Sunarto dalam kegiatan Apresiasi dan Refleksi MA 2025 bertajuk "Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat" di Balairung Mahkamah Agung, Selasa (30/12).Baca Juga:
Menurut Sunarto, penguatan sumber daya manusia di pengadilan tingkat pertama menjadi kebutuhan mendesak.
Selama ini, keterbatasan jumlah hakim berdampak pada penumpukan perkara dan lambatnya penyelesaian kasus.
PERMA ini menandai komitmen MA dalam menyeleksi dan mendidik calon hakim yang profesional, berintegritas, dan memiliki karakter moral kuat.
Proses seleksi akan menjaring putra-putri terbaik bangsa, tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.
"Pengadaan hakim ini juga menjadi momentum regenerasi lembaga peradilan. Kami menargetkan pemerataan hakim hingga ke pelosok negeri agar masyarakat dapat merasakan akses keadilan yang lebih dekat dan merata," tambah Sunarto.
Dengan pengadaan hakim pada 2026, MA berharap beban perkara di pengadilan tingkat pertama dapat teratasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
(dh)
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdaga
EKONOMI
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) mengukuhkan 262 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister ke50
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus penipuan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 1.953 orang tewas akibat serangan militer Israel sejak 2 Maret 2026. Ratusan ko
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah tidak keberatan atas langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melayangkan somasi kepada pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Seorang balita berinisial AZH di Kabupaten Indramayu sempat dilaporkan terlindas kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (M
PERISTIWA
