Tiga Motor Knalpot Brong Ditilang, Satlantas Padangsidimpuan Turun Patroli
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Rieke berpeluang diperiksa lantaran menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), yang saat ini berstatus tersangka.
"Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk memanggil siapa pun," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).Baca Juga:
Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rieke memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam menjalankan program pemerintahan.
Penunjukan Rieke tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.261-UM/2025 yang ditandatangani pada 11 April 2025.
"Kami akan mendalami peran-peran yang bersangkutan dalam fungsi penasehatan, apakah ada keterkaitan dengan praktik ijon proyek yang dijalankan Ade Kuswara," ujar Budi.
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 18 Desember 2025. KPK menetapkan tiga tersangka utama:
- Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)
- HM Kunang (ayah bupati sekaligus Kepala Desa Sukadami)
- Sarjan (pihak swasta)
KPK menduga Ade Kuswara dan ayahnya menerima suap senilai Rp9,5 miliar dari Sarjan untuk memuluskan jatah proyek Pemkab Bekasi tahun anggaran 2026.
Selain itu, Ade juga diduga menerima gratifikasi lain sebesar Rp4,7 miliar sepanjang 2025, sehingga total penerimaan mencapai Rp14,2 miliar.
Peran HM Kunang dinilai sentral karena menjadi pintu masuk dan perantara kontraktor yang ingin mendapatkan proyek dari anaknya.
Hingga kini, KPK masih menelusuri alur dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang di lingkar kekuasaan Bupati Bekasi.
Meski demikian, Budi menegaskan hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Rieke Diah Pitaloka.
KPK memastikan pemeriksaan akan dilakukan jika keterangannya relevan untuk melengkapi berkas penyidikan.*
(tm/ad)
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, memimpin penertiban menara telekomu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan akan menindaklanjuti laporan hasil reses DPRD Sumut terkait pelaksanaan program U
KESEHATAN
JAKARTA Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah oknum t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pelantikan tiga Pejabat
NASIONAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali
NASIONAL