Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Kekosongan kursi DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Tapanuli Selatan (Tapsel) terus menjadi sorotan publik.
Hingga saat ini, kursi wakil rakyat yang ditinggalkan Edi Sulam belum diisi, membuat warga khawatir aspirasi mereka tersendat, terutama di tengah kondisi darurat bencana longsor dan banjir.
Edi Sulam diberhentikan setelah menjadi terpidana kasus penganiayaan terhadap karyawan PT SAE.Baca Juga:
Vonis pengadilan menjeratnya dua tahun penjara, yang telah berkekuatan hukum tetap. DPP Partai NasDem pun menerbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan mengajukan proses pengisian kursi melalui gubernur Sumatera Utara.
Namun, hingga Selasa (6/1/2026), kursi DPRD Dapil 5 masih kosong. Warga menilai lambannya proses pengisian mengurangi representasi politik masyarakat di forum legislatif.
Arjuna Hiqmah Lubis, warga dan tokoh masyarakat Batang Toru, menekankan pentingnya percepatan pelantikan calon peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu sebelumnya.
"Undang-undangnya jelas. Calon yang berhak seharusnya segera dilantik. Jangan biarkan hak politik masyarakat terus terabaikan," tegasnya.
Kekosongan kursi DPRD Dapil 5 menjadi lebih kritis karena wilayah itu sedang menghadapi bencana longsor dan banjir.
Menurut Arjuna, wakil rakyat definitif dibutuhkan untuk mendorong percepatan penanganan bencana, pengalokasian anggaran bantuan, dan pengawasan kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakat terdampak.
Arjuna pun mendesak Pemerintah Kabupaten Tapsel, DPRD Tapsel, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah konkret dan menuntaskan proses PAW.
"Masyarakat Dapil 5 berhak mendapatkan wakil rakyatnya kembali. Jangan biarkan kekosongan ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu pelantikan anggota DPRD pengganti, sementara warga menunggu kehadiran wakil mereka yang mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat Dapil 5 secara resmi.*
(ad)
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI