MADIUN – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bagus Panuntun berpeluang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun setelah Wali Kota Maidi terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maidi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Meski belum memberikan pernyataan resmi, secara aturan, Wakil Wali Kota berhak mengambil alih tugas kepala daerah bila Maidi ditahan.Baca Juga:
Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Sementara Pasal 66 Ayat (1) Huruf c mengatur bahwa wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan.
Bagus Panuntun baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Jawa Timur pada 9 Januari 2026, ditunjuk langsung oleh Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep.
Saat resmi memimpin partai, Bagus memasang target ambisius untuk perolehan kursi legislatif di wilayahnya.
"Kalau untuk target di DPRD Kota/Kabupaten, kita mentarget 100 kursi. Saat ini 11 di Kabupaten/Kota dan 1 di provinsi, kami mentarget 8 kursi di provinsi," ujar Bagus saat itu.
Namun hingga saat ini, Bagus belum memberikan tanggapan resmi terkait OTT Wali Kota Madiun.
OTT KPK ini menjerat Maidi bersama dua tersangka lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto, pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.
Ketiganya disangkakan melakukan pemerasan dana CSR dan gratifikasi.
Kejadian ini kembali menegaskan fokus KPK dalam memberantas praktik korupsi di level kepala daerah, sekaligus memberi sinyal peringatan bagi seluruh pejabat publik.*
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
