Sejak ikut bergabung dengan PDI Pro Mega pada masa Orde Baru hingga kini menjadi bagian dari PDIP, Robi selalu memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Hal ini tercermin dari kegigihannya dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan memperjuangkan solusi melalui kebijakan publik yang berpihak pada wong cilik.
Namun, semakin dekatnya Robi dengan kursi Ketua DPRD Medan justru mengundang kecemburuan dari sebagian kader yang lebih baru dan melihat peluang untuk meraih kekuasaan lebih besar.
Isu yang dilontarkan ke DPP mengenai Robi "bermain dua kaki" menjadi senjata ampuh untuk menghentikan langkah politiknya.
Padahal, Robi tidak pernah terlibat dalam permainan tersebut dan terus memperjuangkan kemenangan kandidat yang diusung PDIP, seperti Edy-Ridha di Pilgubsu dan Bobby-Rani di Pilkada Medan.
Dalam dinamika internal PDIP, Robi Barus kini terjebak dalam arus persaingan yang semakin tajam.
Meski telah membuktikan komitmen tinggi terhadap partai dan rakyat, ia terancam dipecat dari anggota DPRD Medan, bahkan tidak mendapat tempat di struktur kepengurusan DPC PDIPMedan.
Pembatalan penetapannya sebagai calon Ketua DPRD Medan untuk periode 2024-2029 menggambarkan betapa besar tekanan yang dihadapi oleh Robi.
Kader-kader senior, termasuk Wakil Ketua DPC Medan Parlindungan Sinaga, mengkritik keputusan DPP yang dinilai tidak sesuai dengan aturan internal partai.
Apalagi, setelah terjadi pelantikan yang kontroversial pada Januari 2026, di mana posisi sekretaris dan bendahara DPC PDIPMedan tidak diisi oleh Robi Barus dan David Roni Sinaga, banyak yang mempertanyakan legalitas pelantikan tersebut.
Kader-kader akar rumput merasa tindakan ini adalah bentuk manipulasi yang tak sah, dengan latar belakang politis yang sulit diterima.