Fakta Sidang: Pria di Medan Bekap Istri hingga Tewas usai Cekcok
MEDAN Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membuka catatan sejarah reformasi Polri, khususnya keputusan memisahkan institusi kepolisian dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam) pada tahun 2000.
Hal ini diungkapkan Mahfud saat menjadi keynote speaker dalam Final Debat Hukum Tingkat Nasional bertajuk "Reformasi Polri dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", Kamis (5/2/2026).
Mahfud menjelaskan, sebelum reformasi 1998, Polri berada di bawah Kemenhankam bersama TNI yang memiliki tiga matra.Baca Juga:
Posisi ini membuat polisi kehilangan kemandirian, karena fungsi penegakan hukum sering diambil alih militer.
"Polri itu dulu di bawah Kementerian Hankam. Menhankam itu bawahnya ada Polri, ada TNI. Waktu itu Polri kinerjanya sangat buruk karena selalu dikooptasi oleh TNI. Kerjaan polisi diambil oleh TNI," ujarnya.
Pemisahan Polri dari TNI kemudian diformalkan melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden tanpa perantara kementerian.
Tujuannya agar kepolisian lebih mandiri, melayani masyarakat, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum.
Mahfud menilai, reformasi berhasil meningkatkan reputasi Polri hingga sekitar 2011, namun tren penurunan kinerja belakangan ini memunculkan perdebatan tentang akar masalahnya—apakah struktural atau perilaku internal institusi.
Selain itu, Mahfud menyoroti mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan DPR, yang awalnya dimaksudkan untuk mencegah Polri digunakan sebagai alat kekuasaan Presiden.
Dalam praktiknya, kata Mahfud, mekanisme ini berpotensi menimbulkan transaksi politik.
Ia juga menyoroti fenomena "flexing" jabatan dan kekayaan, kesewenang-wenangan, serta kekerasan internal di tubuh Polri.
Rentetan insiden, termasuk kerusuhan dan pembakaran kantor polisi akhir Agustus lalu, menjadi pemicu pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
MEDAN Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina ma
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perdana kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, M Ilham Pradipta, mengungkap peran tiga prajurit TNI dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisien
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta program M
NASIONAL
KUPANG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas Pawai Paskah Akbar 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 6 April 2026.
NASIONAL
LABUHANBATU Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah bom mortir yang ditemukan warga di kawasan Da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran negara secara disiplin dan
EKONOMI