Noel Protes Dituntut 5 Tahun, KPK: Semua Ada Parameternya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel E
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Sebuah video yang menampilkan Plt Camat Barus, Sanggam Panggabean, menuding Aparatur Sipil Negara (ASN) menyamar sebagai anggota DPRD Sumut untuk memungut bantuan hunian tetap bagi korban bencana di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), viral di media sosial.
Pernyataan ini menuai reaksi cepat dari Anggota DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Jumat (6/2/2026).
Rahmansyah menyampaikan pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat dan menyaksikan langsung video yang viral tersebut.Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumut melalui Ketua DPRD telah melayangkan surat resmi kepada Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, dan Sekretaris Daerah untuk menghadirkan Plt Camat Barus dalam rapat dengar pendapat (RDP)."Kami ingin mendengar maksud dan tujuan pernyataan tersebut secara langsung, mengingat video itu telah beredar luas. Jika Plt Camat Barus tidak memenuhi panggilan RDP, DPRD Sumut akan menempuh langkah lanjutan sesuai hak dan kewenangan yang diatur UU MD3," ujar Rahmansyah.
Rahmansyah menegaskan, jika Plt Camat Barus tetap tidak hadir, ia akan menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan oknum tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Surat resmi DPRD Sumut yang ditandatangani Ketua DPRD juga ditembuskan ke Kementerian PAN-RB, BKN Regional VI Medan, BKD, Inspektorat Provinsi Sumut, DPRD Tapteng, BKPSDM, dan Inspektorat Kabupaten Tapteng.
Selain itu, DPRD Sumut berencana mengundang perwakilan masyarakat, khususnya pihak yang mengunggah video pernyataan Plt Camat Barus, untuk menelusuri siapa yang sebenarnya mengatasnamakan DPRD Sumut atau ASN. Rahmansyah menekankan, "Jika pernyataan itu terbukti mengada-ada, konsekuensi hukum harus ditegakkan."
Kasus ini menjadi sorotan publik terkait transparansi pemberian bantuan bencana dan kewenangan pejabat pemerintah di tingkat kecamatan.*(mi/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel E
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (20/5/2026). Presiden Prabowo Subianto disebut akan hadir langsung dalam ag
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu pembentukan badan khusus ekspor yang disebut akan mengelola aktivitas
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap penyebab utama harga cabai merah di sejumlah daerah masih mengalami fluktuasi. Menu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya penguatan implementasi regulasi perlindungan dan pencegahan kekerasan te
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil membongkar jaringan narkotika internasional Gold
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Surya meninjau fasilitas pelayanan publik di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna ke19 masa persidangan V tahun sidang 20252026 di Dewan Perw
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi polemik sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Sektor Medan Kota kembali menangkap dua pelaku pembobolan Mess Polda Aceh di Jalan Tengah, Kecamatan Medan Kota, Sumate
HUKUM DAN KRIMINAL