Motor Hilang Beruntun di Lapangan Merdeka, Rico Waas Janji Evaluasi Sistem Parkir dan Keamanan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN – Komisi III DPRD Padangsidimpuan merekomendasikan agar lurah, kepala desa, hingga kepling yang menerima bantuan bencana alam dievaluasi dan diperiksa oleh Inspektorat.
Rekomendasi itu muncul setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan para korban bencana di Kota Padangsidimpuan, Jumat (6/2), di kantor DPRD.
Dalam RDP terungkap bahwa bantuan Rp1,8 juta seharusnya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau berada di zona merah.Baca Juga:
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Beberapa warga terdampak bencana tidak menerima bantuan, sementara orang yang rumahnya tidak terdampak justru mendapatkan bantuan.
"Contohnya, KTP penerima bantuan ada di WEK V Padangsidimpuan, tapi orang tersebut tinggal di Sipirok, Tapsel," ujar Sekretaris Komisi III, Fajar Dalimunthe, yang diamini Ketua Komisi III, Abdul Rahman Harahap.
Di Desa Sabungan Sipabangun, perangkat desa diduga ikut menerima bantuan meski rumah mereka tidak terdampak bencana.
Fajar menekankan bahwa penerima bantuan merupakan calon penerima hunian tetap nantinya.
"Dari fakta-fakta ini, kami merekomendasikan evaluasi dan pemeriksaan terhadap lurah, kades, hingga kepling oleh Inspektorat Kota Padangsidimpuan. Jangan main-main dengan bantuan bencana alam. Banyak pejabat yang sudah menjadi korban akibat permainan ini," tegas Fajar.
DPRD menduga praktik tersebut terjadi di tingkat kelurahan dan desa tanpa sepengetahuan Wali Kota Padangsidimpuan.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah awal penertiban dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi korban bencana.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebuah obrolan santai di warung kopi tanpa agenda khusus ternyata melahirkan organisasi sosial yang kini aktif melestarikan a
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pelestarian lingkungan sebagai
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan memperkuat sinergi dalam memb
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memastikan seluruh kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumut yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi meluncurkan Berkah APP, aplikasi digital yang dirancang untuk m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princi
NASIONAL