BREAKING NEWS
Sabtu, 14 Februari 2026

Kemlu: Presiden Prabowo Masih Pertimbangkan Kehadiran di Rapat Perdana Board of Peace AS

Adam - Selasa, 10 Februari 2026 16:03 WIB
Kemlu: Presiden Prabowo Masih Pertimbangkan Kehadiran di Rapat Perdana Board of Peace AS
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela. (Foto: ANTARA /Rivan Awal Lingga/tom.)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan kehadirannya dalam rapat perdana Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Undangan resmi telah diterima oleh Pemerintah Indonesia, namun keputusan akhir masih dipertimbangkan.

Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa surat undangan rapat telah diperiksa oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), namun belum ada kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo.

Baca Juga:

"Surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan," kata Nabyl di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Kemlu juga belum bisa memastikan apakah Presiden Prabowo dapat diwakili oleh delegasi lain, karena biasanya tuan rumah rapat memiliki preferensi sendiri terkait kehadiran kepala negara.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa undangan rapat perdana Board of Peace telah diterima pada 19 Februari.

Ia menambahkan bahwa apabila Presiden Prabowo hadir, kegiatan ini bisa sekaligus menjadi momen penandatanganan tarif dagang antara AS dan Indonesia, meskipun jadwal resmi pelaksanaannya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

"Kalaupun hadir, kita berharap kegiatan ini sekaligus penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujar Prasetyo.

Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan jadwal dan mekanisme kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut.*

(d/dh)

Editor
: Adam
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Hari Pers Nasional 2026, Istana Ajak Insan Pers Bersatu Lawan Hoaks dan Disinformasi Demi Kemajuan Bangsa
Meski Tunjangan Naik Hakim PN Depok Terjerat OTT KPK, Istana Prihatin
Mensesneg Prasetyo: Isu Reshuffle Kabinet Hanya Rumor, Belum Ada Menteri yang Dinilai Kurang Kinerja
Pemerintah Alihkan 28 Perusahaan Bermasalah ke BUMN, Fokus pada Perbaikan Administrasi dan Pemanfaatan Hutan
Presiden Prabowo Bentuk PT Perminas, Fokus Kelola Mineral Strategis dan Mineral Kritis di Indonesia
Indonesia Jadi Founding Member Dewan Perdamaian Trump, Menhan Tunggu Keputusan Kemlu soal Iuran
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru