JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen (Purn) Oegroseno, bersedia menjadi ahli untuk Roy Suryo dan pihak terkait dalam penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Oegroseno menegaskan keterlibatannya bertujuan memberikan koreksi terhadap penegakan hukum, khususnya terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
"Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan," kata Oegroseno saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026).Baca Juga:
Oegroseno menilai tidak ada unsur pidana dalam penelitian yang dilakukan Roy Suryo cs dan menekankan bahwa laporan awal telah menyalahi asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
"Tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan tiga pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas KUHP," ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap peristiwa yang ditetapkan sebagai tindak pidana harus jelas dan spesifik.
Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, dengan pasal yang mencakup UU ITE dan KUHP.
Sebelumnya, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sempat berstatus tersangka, namun kemudian status mereka dicabut setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terbit dan mereka menyelesaikan perkara melalui restorative justice.
Oegroseno menekankan bahwa perannya sebagai ahli bukan untuk membela secara politis, melainkan untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai asas legalitas dan kedaulatan hukum.
Ia berharap keterlibatannya dapat menjadi masukan bagi kepolisian dalam memproses perkara sensitif ini.*
(k/dh)
TAPANULI SELATAN Insiden dugaan pelarangan dan pengusiran jurnalis saat meliput sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT A
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe
NASIONAL
LAMPUNG Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif
NASIONAL
MEDAN Pertumbuhan kota tidak lepas dari peran dunia usaha dan tenaga kerja. Pemko Medan menegaskan bahwa setiap persoalan antara perusah
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han., memimpin kegiatan Karya Bakti dan
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Di bawah terik matahari Kamis (12/2/2026), halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung bergema dengan orasi Gerakan Masyaraka
NASIONAL
YAHUKIMO, PAPUA Seorang sopir mobil tangki air bersih, Suwono (62), menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEULABOH, ACEH Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Meulaboh, Aceh Barat, Kamis malam (12/2/2026) pukul 20.14 WIB. Berdasarka
NASIONAL
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 di SwissBelhotel Rai
PEMERINTAHAN
