SOLO - Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan tantangannya kepada para ketua umum partai politik untuk berani maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, bukan sekadar mengejar posisi wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan Andi di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo pada Senin (16/2/2026).
"Mau apa pun diceritakan, kita tegak lurus Prabowo-Gibran dua periode. Wajar setiap partai ingin mengajukan ketua umum sebagai kandidat. Tapi kalau saya men-challenge mereka jangan posisi wapres," ujarnya.Baca Juga:
Ia menambahkan, posisi presiden lebih layak diperebutkan daripada cawapres.
"Malulah ketua umum posisi wapres. Tarung saja langsung di posisi presiden," tegas Andi.
Andi menyoroti aturan baru yang meniadakan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Dengan ketentuan nol persen, setiap partai memiliki peluang sama untuk mengajukan ketua umumnya sebagai presiden.
"Terbuka lebar kepada semua partai politik yang ingin mengajukan ketua umumnya sebagai presiden," jelasnya.
Meski menantang ketua umum parpol lain, Andi memastikan Jokowi Mania tetap mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk kembali maju di periode kedua.
"Estafet kepemimpinan itu perlu. Satu periode Pak Prabowo kurang cukup. Untuk menuntaskan agenda Asta Cita perlu dua periode," katanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ketentuan presidential threshold melalui putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Kamis, 2 Januari 2025.
Keputusan ini membuka peluang luas bagi partai politik maupun tokoh non-parpol untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2029.
"Kesempatan semua pihak, baik politisi ataupun di luar politisi untuk menjadi capres pada tahun 2029 terbuka selebar-lebarnya," ujar Aditya Perdana, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Putusan MK berawal dari gugatan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dikabulkan meski sempat menuai perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic.
Hakim Saldi Isra menilai pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 karena melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan.
Menurut Aditya, penghapusan presidential threshold akan memengaruhi dinamika koalisi pemerintahan, komposisi kabinet, dan strategi politik partai.
Kompetisi Pilpres 2029 diprediksi akan lebih terbuka dan menuntut partai serta tokoh politik untuk merumuskan strategi baru.
"Putusan MK perlu diperkuat melalui revisi UU Pemilu agar memiliki landasan hukum yang kokoh," imbuhnya.
Dengan peluang terbuka ini, Pilpres 2029 diprediksi akan menjadi panggung kompetisi politik yang lebih ketat, di mana ketua umum partai kini ditantang untuk "tarung langsung" di posisi presiden.*
(tb/ad)
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta merespons laporan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut set
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya internalisasi Kode Etik Jurnalistik bagi
NASIONAL
KONAWE SELATAN Oknum anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB, yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap seorang bocah seko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali melemah pada perdagangan Rabu (20/5/2026) yang bertepatan de
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026. Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026, di tengah meningkatnya kehatihatian pelaku
EKONOMI
JAKARTA Mayoritas harga pangan di tingkat nasional kembali mengalami kenaikan pada Rabu, 20 Mei 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah komo
EKONOMI
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan aktivis dilaporkan ditangkap tentara Israel saat mengikuti mi
PERISTIWA
