BREAKING NEWS
Jumat, 10 April 2026

Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan

Adelia Syafitri - Jumat, 20 Februari 2026 21:39 WIB
Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
Ilustrasi kampanye. (foto: AI/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Wacana penataan sistem politik pun mencuat.

Ketua DPR RI sekaligus politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyebut Presiden Prabowo Subianto mendorong agar sistem politik Indonesia tidak transaksional dan berbiaya tinggi.

Bamsoet menekankan perlunya revisi peraturan di DPR bersama pemerintah agar praktik politik uang dan mahalnya biaya politik dapat ditekan.

Salah satu opsi yang digulirkan adalah wacana Pilkada dipilih DPRD, bukan melalui pemilihan langsung.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kajian Pilkada lewat DPR dimaksudkan untuk menekan biaya politik yang tinggi.

Dukungan serupa juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, yang menyebut partainya mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur.

"Penataan sistem politik harus mulai dari aturan di DPR yang dibahas bersama pemerintah. Tujuannya jelas: mengurangi biaya politik dan menekan potensi korupsi kepala daerah," kata Bamsoet.*


(km/ad)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Anak Buronan Mohammad Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara, Ungkit Pesan Prabowo
Publik Bertanya: Opini atau Ambisi Politik I Gusti Putu Artha di Polemik BPJS PBI Denpasar?
Jaksa Tolak Pledoi Tiga Terdakwa Kasus Korupsi BBM Pertamina, Replik Dibacakan Senin
Membaca Peta Politik 2029
Presiden Prabowo Dukung 20 Poin Perdamaian Gaza Trump, Berikut Isi Lengkapnya!
Bukti Kepedulian Nyata, Polres Gayo Lues Salurkan Bantuan Sembako Kapolri untuk Korban Bencana di Desa Agusen
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru