Ketua DPR RI sekaligus politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyebut Presiden Prabowo Subianto mendorong agar sistem politik Indonesia tidak transaksional dan berbiaya tinggi.
Bamsoet menekankan perlunya revisi peraturan di DPR bersama pemerintah agar praktik politik uang dan mahalnya biayapolitik dapat ditekan.
Salah satu opsi yang digulirkan adalah wacana Pilkada dipilih DPRD, bukan melalui pemilihan langsung.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kajian Pilkada lewat DPR dimaksudkan untuk menekan biayapolitik yang tinggi.
Dukungan serupa juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, yang menyebut partainya mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur.
"Penataan sistem politik harus mulai dari aturan di DPR yang dibahas bersama pemerintah. Tujuannya jelas: mengurangi biayapolitik dan menekan potensi korupsikepala daerah," kata Bamsoet.*