Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,7%, Purbaya: World Bank Salah Hitung!
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA – Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai besarnya ongkos yang harus ditanggung calon kepala daerah dan partai politik sejak tahap pencalonan hingga kampanye membuat kekuasaan rawan diperlakukan sebagai investasi yang harus dikembalikan melalui praktik korupsi.
Menurut Iwan, pembahasan soal mahalnya politik sering keliru karena tidak membedakan antara biaya pemilu dan biaya politik.Baca Juga:
"Biaya pemilu adalah biaya penyelenggaraan pemilihan umum yang dikeluarkan negara, wajar sebagai konsekuensi demokrasi. Sedangkan biaya politik sepenuhnya menjadi beban partai, kandidat, maupun investor," ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Iwan menyoroti sistem rekrutmen partai politik yang dianggap bobrok.
Pada tahap prakandidasi Pilkada 2024, bakal calon kepala daerah harus mengeluarkan dana puluhan miliar untuk mendapatkan rekomendasi partai.
"Sementara kapasitas, jenjang perkaderan, dan elektabilitas hampir tak lagi menjadi pertimbangan. Yang paling menentukan adalah isi tas atau uang," kata Iwan.
Beban semakin berat saat memasuki masa kampanye.
Biaya politik untuk saksi, serangan fajar, dan logistik kampanye bisa mencapai Rp 30–50 miliar di tingkat kabupaten/kota, sementara di level gubernur bisa menembus Rp 100–500 miliar, bahkan lebih di daerah kaya sumber daya alam.
Menurut Iwan, tekanan untuk mengembalikan biaya politik menjadi salah satu faktor utama kepala daerah terseret kasus korupsi.
Banyak kepala daerah kemudian terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.
"Karena gaji sangat tidak cukup, mereka harus mengembalikan biaya politik melalui berbagai praktik yang merugikan publik," ujarnya.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendapat pengawalan udara ketat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) saat melakukan k
NASIONAL
JAKARTA Fenomena berburu tautan saldo digital atau link saldo DANA gratis kembali ramai diperbincangkan di ruang digital. Tren ini muncul
EKONOMI
GUNUNGSITOLI Kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, pada Kamis sore (9/4
PERISTIWA
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kembali menjadi sorotan pu
NASIONAL
SIMALUNGUN Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali memeriksa delapan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyidikan kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDody Wijaya. REVISI UndangUndang Pemilu kembali dibahas. Komisi II DPR mulai menghimpun masukan publik. Seperti biasa, isu yang langsu
OPINI
JAKARTA Sholat istikharah merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam ketika dihadapkan pada pilihan atau kebimbang
AGAMA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy T
HUKUM DAN KRIMINAL