Surya Paloh Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?

JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen.

Usulan ini muncul dalam upaya untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia dan mengurangi fragmentasi politik yang selama ini menjadi tantangan bagi stabilitas pemerintahan.

Surya Paloh menjelaskan bahwa salah satu alasan utama dari usulannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efisien.

Baca Juga:

• Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Dengan meningkatkan ambang batas, ia berpendapat jumlah partai politik yang lolos ke parlemen akan berkurang, sehingga proses politik dan pengambilan keputusan bisa lebih efektif.

"Partai yang lolos akan lebih sedikit, sehingga koalisi pemerintahan lebih stabil dan proses legislasi lebih efisien," ujar Paloh dalam keterangan yang disampaikan secara daring pada Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, sistem multipartai yang terlalu banyak justru berdampak pada kurangnya fokus dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Paloh menyebutkan bahwa Indonesia saat ini terjebak dalam banyaknya jumlah partai yang berfokus pada kuantitas, bukannya kualitas.

"Demokrasi yang baik tidak hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kebebasan itu menghasilkan manfaat nyata untuk rakyat," tegas Paloh.

Paloh menekankan pentingnya kualitas, kemampuan, dan intelektualitas dalam setiap proses politik dan kebijakan.

"Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membawa bangsa ini maju," katanya.

Dengan ambang batas yang lebih tinggi, diharapkan hanya partai-partai yang benar-benar mampu memenuhi harapan rakyat yang akan lolos ke parlemen, sementara partai yang tidak punya daya saing akan tereliminasi.

Kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen memang menyisakan dilema, di mana ada potensi manfaat dan risiko yang harus dipertimbangkan.

Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Hati-Hati! Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Sekdakab Tapteng Beredar, Berusaha Menipu Warga

Bupati Padang Lawas Lakukan Rotasi Jabatan Pimpinan OPD, Target Peningkatan Kinerja Birokrasi

Habiburokhman Desak Ketua BEM UGM Lapor Polisi Terkait Teror: Kami Pastikan Pelaku Bukan Dari Pendukung Pak Prabowo

Natalius Pigai: Upaya Menghapus Program Pemerintahan Presiden Prabowo Adalah Penolakan terhadap HAM

Mensesneg Tanggapi Teror terhadap Ketua BEM UGM: Tidak Tahu Siapa, Tapi Kritik Harus Disampaikan dengan Etika