Surya Paloh Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?

JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen.

Usulan ini muncul dalam upaya untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia dan mengurangi fragmentasi politik yang selama ini menjadi tantangan bagi stabilitas pemerintahan.

Surya Paloh menjelaskan bahwa salah satu alasan utama dari usulannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efisien.

Baca Juga:

• Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Dengan meningkatkan ambang batas, ia berpendapat jumlah partai politik yang lolos ke parlemen akan berkurang, sehingga proses politik dan pengambilan keputusan bisa lebih efektif.

"Partai yang lolos akan lebih sedikit, sehingga koalisi pemerintahan lebih stabil dan proses legislasi lebih efisien," ujar Paloh dalam keterangan yang disampaikan secara daring pada Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, sistem multipartai yang terlalu banyak justru berdampak pada kurangnya fokus dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Paloh menyebutkan bahwa Indonesia saat ini terjebak dalam banyaknya jumlah partai yang berfokus pada kuantitas, bukannya kualitas.

"Demokrasi yang baik tidak hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kebebasan itu menghasilkan manfaat nyata untuk rakyat," tegas Paloh.

Paloh menekankan pentingnya kualitas, kemampuan, dan intelektualitas dalam setiap proses politik dan kebijakan.

"Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membawa bangsa ini maju," katanya.

Dengan ambang batas yang lebih tinggi, diharapkan hanya partai-partai yang benar-benar mampu memenuhi harapan rakyat yang akan lolos ke parlemen, sementara partai yang tidak punya daya saing akan tereliminasi.

Kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen memang menyisakan dilema, di mana ada potensi manfaat dan risiko yang harus dipertimbangkan.

Manfaat dari Kenaikan Ambang Batas:
- Penyederhanaan Sistem Multipartai: Dengan sedikitnya jumlah partai yang lolos, koalisi pemerintahan bisa lebih solid dan kebijakan dapat diambil dengan lebih cepat.
- Mengurangi Fragmentasi Politik: Dinamika politik akan lebih fokus pada isu-isu besar yang lebih relevan dengan kepentingan bangsa.
- Efektivitas Pemerintahan: Kebijakan dapat dijalankan lebih cepat karena pemerintahan tidak perlu berhadapan dengan terlalu banyak fraksi.

Namun, ada pula risiko yang harus dipertimbangkan:
- Mengurangi Representasi Politik: Partai kecil yang mewakili kelompok minoritas atau isu spesifik mungkin akan tereliminasi, mengurangi keberagaman suara di parlemen.
- Meningkatkan Kesenjangan Demokrasi: Threshold tinggi dapat dianggap sebagai penghalang bagi partisipasi politik yang inklusif.
- Memperkuat Oligarki Partai Besar: Partai besar akan semakin dominan, sementara partai baru atau alternatif akan lebih sulit berkembang.

Paloh menegaskan bahwa NasDem sudah sejak lama konsisten dengan usulan kenaikan ambang batas menjadi 7 persen, meski dengan catatan bahwa ada kemungkinan penyesuaian jika ada perubahan besar dalam sistem politik Indonesia.

Meski ada potensi kerugian bagi partai kecil, Paloh menganggap bahwa keberagaman politik yang ideal tetap harus berjalan seiring dengan pemerintahan yang efektif dan stabil.

"Keberagaman itu penting, tetapi kita juga perlu pemerintahan yang bisa bekerja dengan efektif demi kemajuan bangsa," pungkas Paloh.

Perdebatan mengenai kenaikan ambang batas parlemen ini tentu akan terus bergulir, namun yang jelas, Indonesia kini berada di persimpangan antara stabilitas politik dan keberagaman representasi yang lebih inklusif.

Pemerintah dan partai politik perlu memikirkan dengan seksama dampak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang diambil, untuk memastikan demokrasi tetap berjalan dengan baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan.*

(tm/ad)

Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Hati-Hati! Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Sekdakab Tapteng Beredar, Berusaha Menipu Warga

Bupati Padang Lawas Lakukan Rotasi Jabatan Pimpinan OPD, Target Peningkatan Kinerja Birokrasi

Habiburokhman Desak Ketua BEM UGM Lapor Polisi Terkait Teror: Kami Pastikan Pelaku Bukan Dari Pendukung Pak Prabowo

Natalius Pigai: Upaya Menghapus Program Pemerintahan Presiden Prabowo Adalah Penolakan terhadap HAM

Mensesneg Tanggapi Teror terhadap Ketua BEM UGM: Tidak Tahu Siapa, Tapi Kritik Harus Disampaikan dengan Etika