BREAKING NEWS
Sabtu, 21 Februari 2026

Surya Paloh Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?

Adelia Syafitri - Sabtu, 21 Februari 2026 18:41 WIB
Surya Paloh Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (foto: tangkapan layar yt NasDem TV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Manfaat dari Kenaikan Ambang Batas:
- Penyederhanaan Sistem Multipartai: Dengan sedikitnya jumlah partai yang lolos, koalisi pemerintahan bisa lebih solid dan kebijakan dapat diambil dengan lebih cepat.
- Mengurangi Fragmentasi Politik: Dinamika politik akan lebih fokus pada isu-isu besar yang lebih relevan dengan kepentingan bangsa.
- Efektivitas Pemerintahan: Kebijakan dapat dijalankan lebih cepat karena pemerintahan tidak perlu berhadapan dengan terlalu banyak fraksi.

Namun, ada pula risiko yang harus dipertimbangkan:
- Mengurangi Representasi Politik: Partai kecil yang mewakili kelompok minoritas atau isu spesifik mungkin akan tereliminasi, mengurangi keberagaman suara di parlemen.
- Meningkatkan Kesenjangan Demokrasi: Threshold tinggi dapat dianggap sebagai penghalang bagi partisipasi politik yang inklusif.
- Memperkuat Oligarki Partai Besar: Partai besar akan semakin dominan, sementara partai baru atau alternatif akan lebih sulit berkembang.

Paloh menegaskan bahwa NasDem sudah sejak lama konsisten dengan usulan kenaikan ambang batas menjadi 7 persen, meski dengan catatan bahwa ada kemungkinan penyesuaian jika ada perubahan besar dalam sistem politik Indonesia.

Meski ada potensi kerugian bagi partai kecil, Paloh menganggap bahwa keberagaman politik yang ideal tetap harus berjalan seiring dengan pemerintahan yang efektif dan stabil.

"Keberagaman itu penting, tetapi kita juga perlu pemerintahan yang bisa bekerja dengan efektif demi kemajuan bangsa," pungkas Paloh.

Perdebatan mengenai kenaikan ambang batas parlemen ini tentu akan terus bergulir, namun yang jelas, Indonesia kini berada di persimpangan antara stabilitas politik dan keberagaman representasi yang lebih inklusif.

Pemerintah dan partai politik perlu memikirkan dengan seksama dampak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang diambil, untuk memastikan demokrasi tetap berjalan dengan baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan.*


(tm/ad)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Hati-Hati! Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Sekdakab Tapteng Beredar, Berusaha Menipu Warga
Bupati Padang Lawas Lakukan Rotasi Jabatan Pimpinan OPD, Target Peningkatan Kinerja Birokrasi
Habiburokhman Desak Ketua BEM UGM Lapor Polisi Terkait Teror: Kami Pastikan Pelaku Bukan Dari Pendukung Pak Prabowo
Natalius Pigai: Upaya Menghapus Program Pemerintahan Presiden Prabowo Adalah Penolakan terhadap HAM
Mensesneg Tanggapi Teror terhadap Ketua BEM UGM: Tidak Tahu Siapa, Tapi Kritik Harus Disampaikan dengan Etika
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru