RUU Pemilu: Komisi II DPR Akan Libatkan Partai Non-Parlemen dan Stakeholders

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai politik non-parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Apakah partai politik non-parlemen akan diundang ke Komisi II DPR RI, itu telah menjadi pemikiran kami. Insyaallah pada waktunya nanti kami akan mengundang mereka," ujar Rifqi kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Rifqi menambahkan, kehadiran partai non-parlemen bertujuan mendapatkan pandangan terkait fokus utama mereka mengenai desain kepemiluan Indonesia ke depan.

Baca Juga:

• Pegawai DJBC Diperiksa KPK, Kasus Suap Impor Barang Semakin Menguat

Tak hanya itu, Komisi II DPR juga secara aktif mengundang pemangku kepentingan lain, baik individu maupun lembaga yang peduli terhadap demokrasi dan sistem pemilu.

"Insyaallah setelah pembukaan masa reses, proses ini akan kami lanjutkan untuk memastikan pembahasan berjalan baik. Partisipasi mereka akan menjadi bagian dari penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan kerangka normatif RUU Pemilu," kata Rifqi.

Langkah ini merupakan upaya Komisi II DPR untuk mendorong partisipasi bermakna dalam proses legislasi, memastikan bahwa perspektif berbagai pihak terkait demokrasi dan kepemiluan dapat diperhitungkan sebelum RUU Pemilu dibahas lebih lanjut.*

(oz/dh)

Pegawai DJBC Diperiksa KPK, Kasus Suap Impor Barang Semakin Menguat

TNI Rampungkan Rehabilitasi Jembatan Gantung Perintis Garuda Dogang, Konektivitas Warga Terjaga

HPSN 2026: Bupati Badung Pimpin Aksi Bersih Sampah Laut, 500 Peserta Ikut Kerja Bakti

Dandim 1611/Badung Hadiri Pembukaan Piala Wali Kota Denpasar XVI, Dorong Jadi Wadah Pembinaan Atlet Muda

Gelar Buka Puasa Bersama BEM se-Kota Padangsidimpuan, Kapolres Tapsel: Mahasiswa Adalah Agen Perubahan, Kami Siap Dengar Kritik dan Saran

TNI Percepat Pembangunan Jembatan Gantung di Aceh Tengah, Progres Capai 51 Persen