Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwin Pulungan, menyoroti kejelasan operasional PT Agincourt Resources (PT AR) di wilayah adat mereka.
Erwin menyebut, meski kabar yang beredar menyatakan izin sejumlah perusahaan tambang, termasuk PT AR, telah dicabut, kenyataan di lapangan justru menunjukkan aktivitas tambang masih berlangsung sejak 20 Januari 2026.
"Kalau izin sudah dicabut, kenapa aktivitas masih berjalan?" ujar Erwin, Selasa (24/2/2026).Baca Juga:
Sorotan Dampak Lingkungan
Selain legalitas, Erwin menekankan pentingnya pengawasan dampak lingkungan. Ia mengingatkan bencana banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 sebagai contoh risiko yang mungkin timbul akibat eksploitasi tambang di kawasan geografis sensitif seperti Batang Toru.
"Pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas," tambahnya.
Klaim Tanah Ulayat 3.000 Hektar
Selain izin, persoalan tanah ulayat menjadi sorotan utama. Erwin menegaskan masyarakat adat, khususnya Marga Pulungan, masih menuntut penyelesaian atas lahan seluas sekitar 3.000 hektar yang berada di wilayah adat mereka.
Wilayah ini berbatasan dengan Luat Marancar Siregar dan bagian dari eks Kuria Batang Toru, yang memiliki nilai kultural dan genealogis tinggi.
Persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi terkait hak adat dan warisan sejarah marga yang telah turun-temurun.
Erwin mendesak pemerintah pusat dan daerah bersikap terbuka mengenai status izin PT AR dan proses penyelesaian konflik lahan.
"Transparansi menjadi kunci untuk meredam potensi ketegangan sosial. Tanpa kejelasan, isu ini bisa memicu keresahan di masyarakat adat dan warga sekitar," tegasnya.
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL