FKUB dan Majelis Agama Medan Dukung Penataan Penjualan Daging Non-Halal
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN – Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwin Pulungan, menyoroti kejelasan operasional PT Agincourt Resources (PT AR) di wilayah adat mereka.
Erwin menyebut, meski kabar yang beredar menyatakan izin sejumlah perusahaan tambang, termasuk PT AR, telah dicabut, kenyataan di lapangan justru menunjukkan aktivitas tambang masih berlangsung sejak 20 Januari 2026.
"Kalau izin sudah dicabut, kenapa aktivitas masih berjalan?" ujar Erwin, Selasa (24/2/2026).Baca Juga:
Sorotan Dampak Lingkungan
Selain legalitas, Erwin menekankan pentingnya pengawasan dampak lingkungan. Ia mengingatkan bencana banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 sebagai contoh risiko yang mungkin timbul akibat eksploitasi tambang di kawasan geografis sensitif seperti Batang Toru.
"Pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas," tambahnya.
Klaim Tanah Ulayat 3.000 Hektar
Selain izin, persoalan tanah ulayat menjadi sorotan utama. Erwin menegaskan masyarakat adat, khususnya Marga Pulungan, masih menuntut penyelesaian atas lahan seluas sekitar 3.000 hektar yang berada di wilayah adat mereka.
Wilayah ini berbatasan dengan Luat Marancar Siregar dan bagian dari eks Kuria Batang Toru, yang memiliki nilai kultural dan genealogis tinggi.
Persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi terkait hak adat dan warisan sejarah marga yang telah turun-temurun.
Erwin mendesak pemerintah pusat dan daerah bersikap terbuka mengenai status izin PT AR dan proses penyelesaian konflik lahan.
"Transparansi menjadi kunci untuk meredam potensi ketegangan sosial. Tanpa kejelasan, isu ini bisa memicu keresahan di masyarakat adat dan warga sekitar," tegasnya.
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengikuti kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman Republik Indonesi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemunculan situs web palsu yang mengatasna
NASIONAL
BATAM Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT ASL Shipyard Indo
NASIONAL
KARO Pemerintah Kabupaten Karo memaparkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan kawasan p
PEMERINTAHAN
ASAHAN, 23 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan akan melaksanakan Safari Ramadhan 1447 H pada tanggal 24, 25 dan 27 Februari 2026 d
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Lahan Baku Sawah (LBS) Parsial Tahun 2026, Selasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN