Sekda Bali Terima Opini Ombudsman RI, Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus terbaru dilaporkan terjadi di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Menurut Eddy, MBG adalah program strategis yang menyangkut masa depan generasi, sehingga setiap pelaksana wajib profesional dan mematuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).Baca Juga:
"Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas, apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita," ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Eddy menekankan pentingnya pengawasan berbasis standar BGN melalui audit, evaluasi berkala, dan jalur pelaporan terbuka.
Ia mendorong penguatan kelembagaan BGN agar memiliki sistem monitoring nasional terintegrasi, yang mencakup kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Sistem pengawasan berbasis data dan pelaporan digital juga dianggap penting untuk pemantauan real-time.
"BGN perlu memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar. Pengawasan ini harus berbasis data agar dapat dipantau secara real time," tambah Eddy.
Eddy menegaskan dukungannya terhadap MBG sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas gizi anak.
Namun, ia menekankan keberlanjutan program bergantung pada penegakan standar, pengawasan kuat, dan konsistensi sanksi bagi pelanggar.
"Tentu kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan. Maka standar harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan sanksi dijalankan secara konsisten," tutup Eddy.*
(d/dh)
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama Caritas Indonesia menandatangani Kesepakatan Bersama untuk program peningk
PEMERINTAHAN
BATAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada tuntutan pidana mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah memanfaatkan program Tiga Juta Rumah sebagai upaya
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan dasar hukum para terdakwa menjual 8.077 hektar tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PTPN1
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menerima apresiasi dari Raja Abdullah II atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara
INTERNASIONAL
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendorong perdamaian berkelanjutan di Timu
INTERNASIONAL
MEDAN Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Efendi, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menurunkan tarif retribusi parkir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam
NASIONAL