Kisruh Sekda Padangsidimpuan: Dua Surat Terbit, Publik Curiga Ada yang Tak Beres

Dalam praktiknya, seleksi jabatan tinggi pratama biasanya melibatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara serta persetujuan gubernur. Karena itu, setiap perubahan penetapan semestinya memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas.

Aliansi menegaskan kritik yang disampaikan tidak ditujukan kepada individu yang namanya tercantum dalam surat penetapan, melainkan pada sistem dan tata kelola proses seleksi.

Mereka menyatakan mendukung siapa pun yang terpilih sepanjang prosedurnya bersih dan transparan.

Polemik ini dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, kejelasan kronologi dan dasar hukum pencabutan surat pertama menjadi krusial untuk menjaga legitimasi institusi.

Publik kini menunggu klarifikasi resmi pemerintah kota. Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama kepercayaan.*

(dh)

Aktivitas Pembukaan Lahan di Hutan Pendem Jadi Sorotan, Dinas Kehutanan Bali Siap Evaluasi Izin KTH

Seleksi Komisioner KI Sumut Dimulai, Pj Sekdaprov Dorong Keterbukaan Informasi

29 Desa di Sumatera Hilang Akibat Bencana, DPR dan Pemerintah Mulai Verifikasi

Gawat! Dua Bulan Usai Hasil Seleksi Diumumkan, Wali Kota Padangsidimpuan Tak Juga Lantik Sekda Definitif: Ada Apa?

Hati-Hati! Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Sekdakab Tapteng Beredar, Berusaha Menipu Warga

Masyarakat Khawatir Birokrasi Terhambat, Walikota Padangsidimpuan Didesak Segera Tetapkan Sekda Definitif