JAKARTA – Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait masalah komunikasi dengan masyarakat yang dianggap tidak efektif.
Menurutnya, meskipun banyak program baik yang dicanangkan oleh pemerintah, cara penyampaian yang tidak tepat membuat banyak kebijakan gagal dipahami atau diterima dengan baik oleh rakyat.
Kritik ini disampaikan oleh Jusuf Kalla saat menerima kunjungan dari para akademisi dan praktisi yang tergabung dalam kelompok Komunikolog Indonesia di kediamannya, pada Sabtu (14/3/2026).Baca Juga:
JK menyoroti adanya kesenjangan dalam komunikasi publik yang mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.
"Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik," ujarnya, dengan menekankan pentingnya perbaikan dalam aspek komunikasi agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Kritik Terhadap Komunikasi Internal Kabinet
Tidak hanya soal komunikasi eksternal dengan masyarakat, JK juga mengkritik kekacauan komunikasi di dalam kabinet.
Ia menyebutkan bahwa beberapa menteri seringkali mempertontonkan perbedaan pendapat secara terbuka, bahkan bertengkar di depan umum.
Hal ini, menurutnya, tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga memperburuk citra pemerintahan.
"Menteri kadang bertengkar di depan umum. Ini menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi masalah penting," tegasnya, menyoroti pentingnya keharmonisan internal dalam pemerintahan.
Kritik Sebagai Masukan Konstruktif
Jusuf Kalla menekankan bahwa kritik dari para pakar komunikasi harus dilihat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyat.
JAKARTA Kombes Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Diskotek Blue Night di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dirazia oleh petugas Bad
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Batangtoru dinilai berdampak langsung terhadap perubahan kondisi aliran Su
NASIONAL
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa menyatakan keprihatinan atas serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Sabtu (15/3), kembali menyebabkan banj
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tetap melaksanakan tugasnya di tenga
PEMERINTAHAN
TEHERAN Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan keras yang menargetkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan anc
INTERNASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melepas ribuan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh di Depo
NASIONAL
BANDUNG Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung,
PENDIDIKAN
