Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA – Polemik seputar ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali memanas.
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, memberikan komentar pedas terkait manuver Rismon yang mengajukan Restorative Justice (RJ) dalam kasus tersebut.
Khozinudin menyebut, sikap Rismon berbeda dengan mantan tersangka sebelumnya, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, yang juga mengajukan RJ.Baca Juga:
Menurutnya, Rismon "tidak punya martabat" karena harus menjalani serangkaian prosedur sebelum mengajukan permohonan maaf, berbeda dengan kasus pendahulunya yang lebih cepat mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
"Kalau ini (Rismon) tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi sebelum akhirnya mendapatkan SP3," ujar Khozinudin, Kamis (19/3/2026).
Khozinudin juga meragukan validitas temuan Rismon yang mengklaim ada perubahan kesimpulan dari ijazah yang sebelumnya dianggap palsu menjadi asli.
Menurutnya, Rismon tidak pernah mengakses sumber primer dan hanya melihat dokumen tertentu tanpa menyentuh ijazah asli yang masih disita oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Meski demikian, Rismon mengakui bahwa penelitian lanjutannya menemukan kesalahan pada analisis sebelumnya. Ia menegaskan tindakannya bersifat independen, berdasarkan hasil penelitian terbaru, dan tidak dipengaruhi pihak manapun.
Proses RJ yang diajukan Rismon kini tengah diproses Polda Metro Jaya, setelah disetujui oleh Jokowi sebagai pelapor.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menjelaskan penyidik berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
Khozinudin menegaskan, manuver Rismon ini tidak mengubah status hukum kasus. "Ini adalah rangkaian peristiwa yang masih jauh dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya.*
(tm/dh)
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judi online (judol) sebagai musuh bersama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Catur Elang Perkasa, Mochamad Zaenuri, dalam penyidikan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyatakan pihaknya menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pencabutan izin Pondo
HUKUM DAN KRIMINAL
KALTIM Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional memasuki fase penguatan baru setelah Indonesia resmi melak
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TENGGARA Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Aceh Tenggara, Kamis, 14 Mei 2026. Kunjungan
NASIONAL
MEDAN Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Sektor Medan Kota menangkap dua residivis, Doni Syaputra (37) dan Budianto (21), yang diduga membobol mess milik Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempromosikan posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia
PEMERINTAHAN