JAKARTA — Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak terlibat sebagai koordinator penyebaran isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Pernyataan ini sekaligus membantah narasi yang menyebut nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai koordinator penyebaran isu yang sama.
Bantahan disampaikan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat, Muhajir, dan Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, setelah video yang diunggah kanal YouTube Dibikin Channel pada 22 Maret 2026 viral di media sosial.Baca Juga:
Video itu menarasikan AHY dan Puan Maharani sebagai koordinator penyebaran isu ijazah Jokowi, yang diduga melibatkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, serta sejumlah tokoh lain.
"Berita tersebut tidak benar atau hoaks. Hubungan Mas AHY dengan Pak Jokowi baik dan tidak ada persoalan apapun. Yang benar adalah Mas AHY menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," tegas Muhajir, Kamis (26/3/2026).
Renanda menambahkan, tuduhan tersebut merupakan upaya pihak tertentu untuk merusak citra AHY dan hubungan harmonis antar tokoh nasional.
Demokrat masih mempelajari video yang dimaksud untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
"Sedang dijajaki untuk diambil langkah hukum agar fitnah murahan seperti ini tidak terus dikembangkan pihak-pihak yang ingin merusak kondusifitas relasi antar tokoh nasional," kata Renanda.
Isu ini sebelumnya juga sempat menyeret Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituding terlibat.
Demokrat telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya yang membuat konten tuduhan serupa terhadap SBY.
Sementara itu, kanal YouTube Dibikin Channel mengklaim sebagai televisi online berita dan gaya hidup yang menyajikan berita internasional, politik, kriminal, dan peristiwa dengan "sudut pandang berbeda" serta berkomitmen menghadirkan informasi "bukan hoax".
Partai Demokrat menegaskan pihaknya akan terus memantau penyebaran konten hoaks yang merugikan nama baik tokoh nasional dan mengancam kondusifitas politik di tanah air.*
GAYO LUES Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Gayo Lues, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menurunkan suku bunga program Permodalan Nasional M
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyer
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah jabatan bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini, menurut Pra
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Surya mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan pening
PEMERINTAHAN
BINJAI Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Binjai, David Pane, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Resor (Polres) Binja
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang siswa SMAN 1 Pontianak ke Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026,
NASIONAL
