Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA — Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak terlibat sebagai koordinator penyebaran isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Pernyataan ini sekaligus membantah narasi yang menyebut nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai koordinator penyebaran isu yang sama.
Bantahan disampaikan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat, Muhajir, dan Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, setelah video yang diunggah kanal YouTube Dibikin Channel pada 22 Maret 2026 viral di media sosial.Baca Juga:
Video itu menarasikan AHY dan Puan Maharani sebagai koordinator penyebaran isu ijazah Jokowi, yang diduga melibatkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, serta sejumlah tokoh lain.
"Berita tersebut tidak benar atau hoaks. Hubungan Mas AHY dengan Pak Jokowi baik dan tidak ada persoalan apapun. Yang benar adalah Mas AHY menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," tegas Muhajir, Kamis (26/3/2026).
Renanda menambahkan, tuduhan tersebut merupakan upaya pihak tertentu untuk merusak citra AHY dan hubungan harmonis antar tokoh nasional.
Demokrat masih mempelajari video yang dimaksud untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
"Sedang dijajaki untuk diambil langkah hukum agar fitnah murahan seperti ini tidak terus dikembangkan pihak-pihak yang ingin merusak kondusifitas relasi antar tokoh nasional," kata Renanda.
Isu ini sebelumnya juga sempat menyeret Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituding terlibat.
Demokrat telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya yang membuat konten tuduhan serupa terhadap SBY.
Sementara itu, kanal YouTube Dibikin Channel mengklaim sebagai televisi online berita dan gaya hidup yang menyajikan berita internasional, politik, kriminal, dan peristiwa dengan "sudut pandang berbeda" serta berkomitmen menghadirkan informasi "bukan hoax".
Partai Demokrat menegaskan pihaknya akan terus memantau penyebaran konten hoaks yang merugikan nama baik tokoh nasional dan mengancam kondusifitas politik di tanah air.*
(tm/ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK