Kunjungan Diplomatik: Prabowo dan Lee Jae Myung Perkuat Kerja Sama Strategis
SEOUL Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026), untuk menggelar pertemuan re
INTERNASIONAL
BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh untuk periode 2026–2031, yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) di Hotel Hermes, Banda Aceh.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, sejumlah anggota DPR RI, ulama Aceh yang tergabung dalam PKB, serta kader dan simpatisan partai.
Dalam kesempatan tersebut, Ruslan Daud resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW PKB Aceh yang baru, bersama jajaran pengurus lainnya untuk periode 2026–2031.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, serta memberikan apresiasi tinggi terhadap penguatan peran partai politik sebagai pilar demokrasi di Aceh.
"Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saudara-saudara mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," ujar Fadhlullah.
Selain itu, Wagub Fadhlullah juga menegaskan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan Aceh.
Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam membangun daerah ini ke arah yang lebih baik. "Mari kita terus bersama-sama mewujudkan Aceh sebagaimana cita-cita para pendahulu," katanya.
Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh telah melalui berbagai ujian berat sepanjang sejarah, mulai dari konflik bersenjata, tsunami Aceh 2004, hingga bencana banjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Semua pengalaman tersebut, menurut Fadhlullah, harus menjadi pelajaran untuk memperkuat kebersamaan dalam menghadapi tantangan serta untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.
Mengakhiri sambutannya, Wagub Fadhlullah menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian lebih terhadap Aceh, khususnya dalam implementasi kewenangan daerah.
Ia menegaskan pentingnya penerapan penuh kesepakatan dalam MoU Helsinki 2005, sebagai dasar pembangunan dan pemerintahan di Aceh.
"Harapan kami, pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian kepada Aceh, termasuk menjalankan kewenangan yang telah diatur sesuai dengan MoU Helsinki," pungkasnya.
SEOUL Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026), untuk menggelar pertemuan re
INTERNASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/4/2026). Pukul 09.11 WIB, IHSG bergerak di level 7.17
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Mengacu data resmi Logam Mulia, ha
EKONOMI
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan paket 8 kebijakan transformasi budaya kerja nasional mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil seba
PEMERINTAHAN